Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di DPR, Partai Hanura serahkan susunan pengurus ke Menkum HAM

Di DPR, Partai Hanura serahkan susunan pengurus ke Menkum HAM Sarifuddin Sudding. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerima susunan kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Desember 2016. Penyerahan susunan kepengurusan itu berbeda karena dilakukan di ruang Fraksi Hanura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Biasanya, penyerahan susunan kepengurusan dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Pertama kalinya ini saya terima di luar kantor, ini ‎kita enggak usah bertele-tele, lebih cepat lebih baik," kata Yasonna di Fraksi Hanura, Kamis (19/1).

Yasonna mengaku tak mempersoalkan penyerahan susunan kepengurusan tak dilakukan di kantornya. Sebab, dia harus mengikuti rapat dengan Komisi III DPR. Apalagi, usai mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, dirinya harus melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara.

"Makanya di sini (Gedung DPR) enggak apa-apa," tegasnya.

Penyerahan susunan kepengurusan dilakukan oleh Sekjen Partai Hanura Sjarifuddin Sudding dan Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika serta sejumlah Politikus Hanura lainnya. Sedangkan, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sedang dirawat RSPAD, Jakarta Pusat sehingga tak dapat menghadiri penyerahan susunan kepengurusan.

Seperti diketahui, Partai Hanura menggelar Munaslub untuk memilih ketua umum baru usai Ketua Umum sebelumnya Wiranto ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Polhukam. Wakil Ketua MPR dari perwakilan DPD Oesman Sapta Odang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto. Dalam Munaslub tersebut, Wiranto menjabat posisi baru, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Menelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak

Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
Komjak Soroti Permohonan JPU Pindahkan Penahanan Dito Mahendra ke Lapas Gunung Sindur
Komjak Soroti Permohonan JPU Pindahkan Penahanan Dito Mahendra ke Lapas Gunung Sindur

Penetapan penahanan terdakwa saat ini berada di bawah wewenang majelis hakim

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
Tak Interupsi Saat Paripurna DPR, NasDem Tegaskan Konkret Siapkan Laporan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya
Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya

Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya