Dewas KPK Tegaskan Kasus Nurul Ghufron akan Diputuskan Sebelum Libur Panjang Pekan Depan

Albertina menyatakan jika sidang akan tetap berlangsung dan terbuka untuk umum.

Sidang etik Nurul Ghufron dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/9).

Dewas KPK sebelumnya menunda sidang etik Nurul Ghufron sembari menunggu gugatan di PTUN.

Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya.

Padahal hasil putusan tersebut sudah ada di tangan Dewas KPK dan hanya tinggal dibacakan dalam sidang etik hari ini, Selasa (20/5).

Penundaan itu sehubungan dengan perintah dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan menunda sidang etik Ghufron.

Ghufron dilaporkan membantu mutasi ASN kenalannya dari pusat ke daerah terjadi pada 15 Maret 2022.

Sidang etik dengan agenda keterangan pembelaan dari Ghufron ditunda hingga Senin mendatang.

Dewas menargetkan sidang etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron akan rampung pekan depan

Nurul Ghufron diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pimpinan KPK.

Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang

Sebelumnya, Dewas KPK menunda sidang Etik Ghufron lantaran yang bersangkutan tidak hadir

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam (03/06/2026).

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

Budi menjelaskan pengurusan izin tinggal tersebut berkaitan dengan kartu izin tinggal tetap (KITAP), dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dalam laporan yang diajukan ke Dewas, Aziz melaporkan sejumlah pihak, mereka adalah Ketua KPK, kemudian empat wakil ketua KPK.

Menurut KPK, hal itu menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga.

Dewas KPK menindaklanjuti laporan tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terhadap penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti karena diduga melanggar etik.

Hasto menegaskan, dirinya bukanlah pejabat negara, dan tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang sedang berjalan saat ini.

Dalam pakta integritas yang diucapkan bersama-sama, jajaran pimpinan KPK dan Dewas yang baru menyatakan kesiapannya memimpin KPK.

Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK (Dewas) KPK periode 2024-2029