Desak Perppu KPK, ICW Tak Ingin Jokowi Berada di Ketiak Partai
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengeluarkan Perppu UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Jokowi takut dengan lingkaran politiknya.
"Mudah-mudahan presiden istiqomah untuk mengeluarkan Perppu, tidak kalah berdebat dengan partai, tidak takut dengan berbagai narasi ancaman ancaman partai," kata pegiat ICW, Donal Fariz dalam diskusi 'urgensi perppu KPK' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).
"Presiden itu above, di atas partai, jangan sampai presiden itu seolah olah berada di ketiak partai untuk memutuskan hal hal yang seperti ini," sambungnya.
Donal melihat, Jokowi tengah dipengaruhi lingkaran politiknya supaya masyarakat melakukan gugatan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi sebagai opsi pertama. Menurutnya, opsi tersebut terbalik dan justru Perppu adalah ruang korektif yang tepat.
"Itu keinginan partai partai sejumlah orang orang di lingkaran presiden,itu menurut saya opsi yang terbalik, mestinya Perppu adalah tindakan yang korektif karena penyelesaian secara administratif, perdata maupun sampai pidana ruang korektif itu dibuka terlebih dahulu baru upaya gugatan sebagai upaya terakhir," tuturnya.
Donal melihat, saat ini masyarakat dipaksa melakukan uji materi atas tindakan keliru yang dilakukan para pembentuk undang-undang. Menurutnya, para pembentuk UU tidak semangat mengoreksi UU KPK.
"Itu yang mendorong hari ini wacana presiden bisa melakukan tindakan korektif melalui perppu, tanpa malah meminta masyarakat memperbaikinya melalui judicial review sebagai the last effort," pungkas Donal.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaJokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnya