Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL) di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2). Dalam pertemuan tersebut 17 ribu TPHL meminta agar diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua THL-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) Gunadi mengatakan, THL penyuluh pertanian ingin bisa bekerja secara optimal dengan status sebagai PNS.

"Bagi kami ini jalan hidup. Sejak awal kami sekolah sudah digadang-gadang untuk bisa mengabdi di pertanian. Tangan kami tetap kapalan dan tak sehalus santri," kata Gunadi di hadapan Jokowi, Minggu (3/2).

Kemudian, menanggapi para THL penyuluh pertanian tersebut, Jokowi mengaku akan meninjau usulan pengangkatan sebagai PNS. Secara terbuka, Jokowi tidak masalah mengangkat para THL TBPP sebagai PNS. Apalagi, menurut data Kementerian Pertanian terdapat defisit penyuluh pertanian di lapangan. Untuk PNS sebanyak 40 ribu posisi.

Tetapi Jokowi meminta waktu sampai Rabu (6/2) nanti. Dia menjelaskan akan berdiskusi dengan Amran dan Menteri PAN RB yang berwenang mengatur proses rekrutmen PNS. Jokowi juga mengaku tak ingin berbenturan dengan aturan perundang-undangan dalam mengangkat PNS.

"Kalau itu bisa diisi oleh bapak-ibu dan saudara-saudara sekalian ya saya Alhamdulillah akan lebih baik. Itu akan lebih baik karena bapak-ibu sekalian sudah memiliki pengalaman. Tapi yang namanya untuk mengangkat itu kan memerlukan payung hukum," ungkap Jokowi.

Nantinya kebijakan ini akan dipayungi berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres). Jokowi juga mengaku tidak ingin menjanjikan apa-apa selain mencoba membicarakannya dengan kementerian terkait. Namun ia berjanji untuk mencarikan solusi atas keluhan para THL penyuluh pertanian ini.

"Apabila memungkinkan saya akan siapkan Perpresnya. Logikanya gampang, kurang ini sudah ada. Itu pun masih kurang. Tapi jangan sampai bapak-ibu, saudara sekalian saya disuruh nabrak regulasi undang-undang. Itu yang tidak memungkinkan," ungkapnya.