Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Indonesia (Keppres) terkait Covid-19. Hal tersebut bukti perhatian serius pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.

Masyarakat Global, kata dia, telah memberikan perhatian terhadap Covid-19. Apalagi Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global.

"Kita lihat hampir semua kepala negara sudah concern tentang ini. WHO juga sudah menyatakan ini adalah pandemi global," ujar dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3).

Syariefuddin memandang, Pemerintah perlu menunjukkan tindakan yang lebih nyata terkait Covid-19. Termasuk menerbitkan Keppres.

"Jadi saya pikir harus ada tindakan yang lebih nyata lagi dari pemerintah. Kalau perlu Keppres dikeluarkan lagi," kata dia,

Dia mencontohkan saat pemerintahan SBY ketika menghadapi flu burung. Saat itu, SBY mengeluarkan Keppres untuk penanganan flu burung.

"Pak SBY langsung turun tangan dan dia mengeluarkan Keppres dan Alhamdulillah bisa tertangani dgn bagus pada saat itu," jelas dia.

"Kalau sekarang ini kelihatannya belum ada tindakan nyata. Bahkan kita dengar lagi Trump bikin statement lagi penerbangan dari Eropa dilarang masuk ke Amerika dan itu betul-betul kepedulian kepala negara kepada kasus corona ini," kata Syarief.

Pemerintah Terlalu Percaya Diri

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengomentari banyaknya kasus positif Covid-19 yang bersifat imported case. Hal tersebut karena Indonesia tidak waspada sejak awal, dalam arti mengetatkan penjagaan di pintu-pintu masuk dari luar negeri.

Indonesia, kata dia, terlampau percaya diri bebas ketika Covid-19 mulai merebak.

"Memang dari awal pada saat merebaknya kasus corona ini, di saat negara-negara lain sangat konsen sementara kita menyatakan tidak ada kasus corona. Pada saat itu juga saya banyak menerima masukan dri teman-teman dari luar negeri bahwa meragukan statement-statement itu, ya kan," kata dia.

"Tetapi sekali lagi mungkin karena terlalu percaya diri sehingga sebenernya sudah banyak yang tertular. Jadi mungkin terlalu percaya diri seakan-akan kita betul-betul bersih," imbuhnya.

Padahal, kata dia, arus manusia dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup tinggi. Termasuk saat masa-masa Covid-19 mulai merebak.

"Dan bahkan dari awal dari pada saat pemerintah mengatakan tidak ada yang terinfeksi corona saya mendapatkan dari luar negeri, dari Jepang bahwa ada pria yang tertular dan itu baru dua hari dari Bali. Berarti memang kita itu sudah terkena," ujar dia.

Dia mengakui Pemerintah memang hati-hati dalam mengambil langkah. Sebab mempertimbangkan dampaknya, terutama pada perekonomian domestik.

"Jadi saya pikir mungkin ini pemerintah terlalu percaya diri, ya mungkin terlalu hati-hati, karena akan berdampak pada ekonomi kita. Sementara dunia tahu ini pasti akan berdampak pada ekonomi. Jadi mungkin perlu ada koordinasi yang bagus," terangnya.

Menurut dia, baik penanganan Covid-19 maupun antisipasi dampak Covid-19 terhadap ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal itu harus dijalankan secara bersama-sama.

"Saya pikir begini, sudah dipahami oleh semuanya bahwa kasus Corona ini akan berdampak pada ekonomi. Tetapi persoalan ekonomi yang menjadi persoalan bangsa ini juga harus menjadi prioritas," ungkapnya.

"Jadi harus seiring ini saya pikir. karena pertumbuhan ekonomi ini kan sangat dibutuhkan oleh rakyat, dampaknya kepada rakyat jadi dua-duanya harus prioritas bukan hanya kasus Corona terus ekonominya terlantar. Dua-duanya harus diperhatikan," tandasnya.