Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demi masuk FATF, PPATK siap perangi pencucian uang & pendanaan terorisme

Demi masuk FATF, PPATK siap perangi pencucian uang & pendanaan terorisme Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. ©2017 merdeka.com/nurul afrida

Merdeka.com - Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan, Indonesia penting masuk dalam Financial Action Task Force (FATF). Menurut Dian, persiapan Indonesia untuk masuk dalam organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia tersebut sudah matang.

"Terkait money laundring dan terorism, dua-dua ini sebenarnya progresnya sudah signifikan. Terorisme apalagi, kita kan banyak yang menginisiasi. Misalnya Counter Terorist Financing off summit seperti di Sydney kemudian Bali nanti di Kuala Lumpur Malaysia itu kita yang drivernya," kata Dian di gedung PPATK Jalan Ir H Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Dian menyebut Indonesia sudah membuat usaha baik dalam usaha pencegahan TPPU dan TPPT. Indonesia sudah berhasil membuat National Risk Assessment (NRA) sebagai usaha pencegahan, dan juga Regional Risk Assessment (RRA) sebagai usaha pencegahan TPPU dan TPPT di kawasan Asia Tenggara.

"Jadi kita tidak hanya bicara dan komplain tapi kita memberikan kontribusi pemikiran seperti kemarin pertemuan di Marawi kita sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada mereka bahkan kepada regional bahkan kita sudah banyak memberikan konsep untuk disampaikan kepada FATF walaupun kita belum menjadi anggota. Progres itu besar dari aspek itu kita optimis untuk bisa lolos menjadi anggota FATF," ujar Dian.

Dian meyakini Indonesia bisa memenuhi standar penilaian FATF dalam kunjungan APG mendatang. Hal ini lantaran Indonesia sekarang sudah mempunyai aturan ketat soal TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan juga elemen-elemen yang diatur dalam FATF.

"Kemarin kita di Valencia di CTF kita didukung lebih dari 37 negara makanya kita langsung diproses nanti akan ada paper dari sekretariat apakah Indonesia diterima atau tidak menjadi anggota. Selain itu juga hasil kerja kita yang lain akan dilihat seperti partisipasi Indonesia dalam regional kita," pungkas Dian.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Naik Lebih dari 100%, Nilainya Triliunan

PPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Cak Imin: Tidak Boleh Dibiarkan!
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Cak Imin: Tidak Boleh Dibiarkan!

"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya