Dedi Mulyadi sebut sekolah bayar SPP seperti zaman Orde Baru

Merdeka.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku kerap menerima keluhan dari warga, terkait biaya pendidikan sekolah tingkat SMA/SMK yang dinilai mahal.

"Banyak keluhan dari masyarakat tentang pungutan SPP di SMA dan SMK. Mereka mempertanyakan mengapa harus ada pungutan, sebelumnya tidak ada, saya sampaikan bahwa hari ini kewenangannya bukan lagi di Pemkab tetapi di Pemprov," papar Dedi di Gedung Kembar, Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Jumat (25/8).

Dedi menilai, keberadaan pungutan SPP tersebut merupakan kemunduran dalam dunia pendidikan, sebab pendidikan adalah hak yang melekat pada diri pelajar yang harus dipenuhi pemerintah dengan cara tidak menerapkan kewajiban membayar.

"Ya, bagi saya ini sebuah kemunduran, seperti zaman Orde Baru saja sekolah harus bayar," ujarnya geram.

Beban operasional yang diterapkan pemerintah kepada pelajar juga dinilai Dedi sebagai bentuk kebijakan yang sudah menjauhi tujuan awal pendidikan itu sendiri.

"Pendidikan itu hak bagi pelajar, pemerintah berkewajiban memenuhi hak itu, masa harus dituntut bayar, kan ini aneh," terangnya.

Dia meminta Pemerintah Provinsi membuat regulasi yang membebaskan biaya pendidikan agar bisa gratis, dan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Keberadaan pungutan uang SPP itu juga dibenarkan oleh salah seorang siswa Kelas XII SMAN I Campaka Muhammad Naufal. Ia membandingkan keadaan saat masih berada di Kelas X, tidak ada biaya yang dipungut oleh pihak sekolah.

"Iya dulu mah gratis, sekarang mah harus bayar," pungkasnya.