Merdeka.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamirzad Ryacudu mengomentari adanya usulan program wajib militer untuk warga negara Indonesia yang dilontarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, dibanding wajib militer pemahaman akan Pancasila lebih penting.

"Tetapi dari kementerian pertahanan belum ada itu karena bela negara. Bela negara penting itu adalah ujung-ujungnya adalah intinya adalah Pancasila," kata Ryamirzad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut dia pemahaman akan Pancasila sangatlah penting. Meskipun sudah melakukan wajib militer tetapi tidak dibarengi pemahaman Pancasila, lanjut Ryamirzad, tidak berpengaruh signifikan.

"Jadi benak kita harus Pancasila enggak boleh berubah," ungkapnya.

Karena itu dia meminta saran itu ditahan terlebih dahulu. Ditambah, Indonesia tidak sedang ingin berperang.

"Mindset kita dulu yang harus disiapkan, kita siap perang tetapimindset kita berubah orang siap perang, wah ini siap perang dengan Pancasila berarti? jadimindset dulu dibenarkan," ucapnya.

Sebelumnya, BPK mengusulkan pembentukan program wajib militer kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurutnya, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer, seperti yang dilakukan oleh semua negara maju di dunia.

"Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," kata anggota BPK Agung Firman Sampurna usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (17/6).