Curhat KPK sering diintimidasi sampai bikin tim antiteror

Merdeka.com - Ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sepertinya susah untuk didinginkan. Kemarin, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengaku beberapa anak buahnya dapat teror usai beberapa waktu lalu menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi dan suap.

Menurut dia, teror itu menyerang penyidik serta tim hukum praperadilan KPK. Teror itu disampaikan dalam beberapa bentuk, baik melalui pesan singkat, ucapan langsung, surat kaleng, dan lainnya.

"Fakta-fakta terorizing itu memang sedang kita teliti lebih lanjut dan ini harus ditangani secara baik, hati-hati, supaya kasusnya bisa selesai," kata Bambang, Rabu (11/2).

Bambang mengatakan masih mengusut penyebar teror itu. Penyelidikan itu masih akan terus dilakukan secara diam-diam dan hati-hati supaya tidak menimbulkan keresahan.

"KPK sekarang sedang menangani kasus ini. Kami belum bisa sampaikan ke publik tapi mudah-mudahan dalam waktu sesingkat-singkatnya kita bisa jelaskan ke publik. Semua kasus seperti ini harus ditangani dengan hati-hati, kami tidak mau menuduh siapa-siapa," ujar Bambang.

Berikut beberapa curhatan KPK soal teror yang hampir tiap hari mengintimidasi para pegawai, seperti dirangkum merdeka.com, Kamis (12/2) pagi:

Teror yang diterima KPK begitu dahsyat

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengakui anak buahnya di lembaga penegak hukum itu satu per satu mendapat teror. Bambang mengeluh tingkatan ancaman itu sudah lebih berat. Tetapi dia masih menyimpan rapat-rapat soal teror itu."Semua potensi risiko itu pasti sudah diketahui. Tapi berat derajat risikonya sampai begitu dahsyat ini tentu di luar kemampuan kita bernalar," kata Bambang kepada awak media selepas membuka Festival Film Anti korupsi di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2).Bambang pun meyakini masalah ini akan selesai. Namun menurut dia penuntasan soal teror ini tak bisa tergesa-gesa."Kita mau selesaikan masalah ini. Kita beritahukan kepada publik dan mudah-mudahan masalah dapat selesai," ujar Bambang.Dalam proses penyidikan kasus korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri, hal sama juga pernah terjadi. Beberapa penyidik komisi, khususnya yang termasuk dalam satuan tugas perkara itu juga mendapat teror.

Keluarga pegawai juga ikut diteror

Bambang Widjojanto mengatakan sebagian penyidik dan pegawai lembaga penegak hukum itu mendapat teror yang serius. Bahkan menurut dia, ancaman itu juga sampai kepada keluarga penyidik dan pegawai."Ancaman yang serius itu bukan hanya kepada staf dan karyawan KPK saja, tapi juga melebar pada keluarga dan ini sangat serius dan sangat mengkhawatirkan," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2).Menurut Bambang, hal ini bisa menimbulkan krisis karena ancaman terhadap KPK berdampak secara nasional. Dia meminta supaya permasalahan ini cepat selesai karena ancaman itu sudah menyangkut nyawa."Kalau sebuah lembaga penegak hukum dan para penegak hukumnya dalam kondisi diancam, itu sudah terjadi ancaman yang bersifat nasional karena dia bisa mengganggu semua upaya pemberantasan hukum yang seyogyanya dilakukan optimal oleh lembaga penegak hukum seperti KPK," ujar Bambang.

KPK langsung bikin tim antiteror

Bambang Widjojanto mengatakan KPK tidak tinggal diam menghadapi teror ini. Belajar dari pengalaman di masa lalu, mereka membentuk tim khusus menangani hal itu."Beri kesempatan kepada KPK. Tim sudah dibentuk," kata Bambang kepada awak media selepas membuka Festival Film Anti korupsi di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2).Meski begitu, Bambang meyakini masalah ini akan selesai. Tetapi menurut dia penuntasan soal teror ini tak bisa tergesa-gesa.

KPK minta perlindungan Jokowi

Bambang Widjojanto mengaku tak akan tinggal diam ketika tahu para pegawainya di KPK mendapat teror dari pihak luar. Dia lantas memohon perlindungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari ancaman itu."Kami minta kepada kekuasaan, kepada lembaga resmi segera mengambil tindakan yang memang perlu, patut, dan wajib dilakukan untuk melindungi lembaga penegakan hukumnya, aparat penegak hukumnya, dan sistem penegakan hukum ini agar bisa berjalan dengan optimal," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2).