Cerita Habibie pernah ditolak PBB soal pentingnya HAM
Merdeka.com - Presiden Republik Indonesia (RI) ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie mengingatkan soal pentingnya menjaga hak asasi manusia agar seimbang dengan kewajibannya. Habibie bercerita, dirinya pernah mengusulkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terkait gagasannya itu. Sayangnya, usulan itu ditolak karena tidak sesuai dengan realitas yang ada.
"Kenyataan PBB didirikan oleh negara-negara waktu berakhirnya perang dunia ke 2 dipelajari gandung unsur hak asasi manusia LSM (Lembaga Swadaya Manusia). LSM yang memperjuangkan dimana pun human right hak asasi manusia, tapi hak harus diimbangi oleh kewajiban serta memperjuangkan kewajiban asasi manusia," kata Habibie dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan" di auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (15/8).
Selain soal hak asasi, Habibie juga bercerita soal kebebasan pers di Indonesia. Menurutnya, kebebasan pers menjadi salah satu cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasca Presiden RI ke-2 Soeharto lengser, Habibie menempatkan pers sebagai salah satu bahan rujukan untuk mengeluarkan kebijakan. Berbeda dengan rezim Soeharto dimana kebebasan pers kerap kali dikekang dan diatur penguasa.
Saat itu, Habibie mengaku kesulitan mengambil kebijakan strategis untuk meredam gejolak reformasi. Hal itu karena tidak sinkronnya laporan dari sejumlah petinggi negara seperti Panglima ABRI, Pimpinan MPR, Mendagri hingga Menlu kala itu soal situasi negara. Kondisi ini lah memunculkan gagasan kebebasan pers.
"Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers, karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke sepanjang masa," tutur Habibie.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengekang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan opini. Bahkan, Habibie mengaku memerintahkan Jaksa Agung untuk membebaskan pihak-pihak yang ditahan oleh rezim Soeharto lantaran berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Tatanan politik bukan hanya kesadaran keinginan demokrasi saja, tapi memberi kesempatan untuk beragam suara," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahas Sengketa Pilpres saat Halalbihalal dengan Cak Imin, Anies Harap Putusan MK Bawa Demokrasi Lebih Baik
Anies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca SelengkapnyaKutip Ucapan Megawati, Bamsoet Bicara Wacana MPR Kembali jadi Lembaga Tinggi Negara
Menurut Bamsoet, MPR diubah kedudukannya sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Lepas Tim Hukum Gugat Hasil Pemilu 2024: Harapannya Proses di MK Bisa jadi Pelajaran
Anies-Cak Imin melepas Tim Hukum Nasional (THN) untuk menggugat hasil Pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi atau MK.
Baca SelengkapnyaLika-Liku Penggunaan Hak Suara Masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi, Kesulitan Menentukan Pilihan
Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) serba kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 tahun ini.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaSehari Setelah Dilantik, AHY Langsung Blusukan ke Manado Temui Warga untuk Berikan Sertifikat Tanah
Momen AHY blusukan ke Manado, satu hari setelah dilantik jadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaAHY: Orang Tua Saya Tidak Pernah Membebani Cita-Cita Harus Jadi Presiden
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak dibebani cita-cita atau harapan untuk menjadi presiden seperti sang ayah.
Baca Selengkapnya