Cerita Habibie pernah ditolak PBB soal pentingnya HAM

Merdeka.com - Presiden Republik Indonesia (RI) ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie mengingatkan soal pentingnya menjaga hak asasi manusia agar seimbang dengan kewajibannya. Habibie bercerita, dirinya pernah mengusulkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terkait gagasannya itu. Sayangnya, usulan itu ditolak karena tidak sesuai dengan realitas yang ada.

"Kenyataan PBB didirikan oleh negara-negara waktu berakhirnya perang dunia ke 2 dipelajari gandung unsur hak asasi manusia LSM (Lembaga Swadaya Manusia). LSM yang memperjuangkan dimana pun human right hak asasi manusia, tapi hak harus diimbangi oleh kewajiban serta memperjuangkan kewajiban asasi manusia," kata Habibie dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan" di auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (15/8).

Selain soal hak asasi, Habibie juga bercerita soal kebebasan pers di Indonesia. Menurutnya, kebebasan pers menjadi salah satu cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasca Presiden RI ke-2 Soeharto lengser, Habibie menempatkan pers sebagai salah satu bahan rujukan untuk mengeluarkan kebijakan. Berbeda dengan rezim Soeharto dimana kebebasan pers kerap kali dikekang dan diatur penguasa.

Saat itu, Habibie mengaku kesulitan mengambil kebijakan strategis untuk meredam gejolak reformasi. Hal itu karena tidak sinkronnya laporan dari sejumlah petinggi negara seperti Panglima ABRI, Pimpinan MPR, Mendagri hingga Menlu kala itu soal situasi negara. Kondisi ini lah memunculkan gagasan kebebasan pers.

"Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers, karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke sepanjang masa," tutur Habibie.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengekang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan opini. Bahkan, Habibie mengaku memerintahkan Jaksa Agung untuk membebaskan pihak-pihak yang ditahan oleh rezim Soeharto lantaran berbeda pandangan dengan pemerintah.

"Tatanan politik bukan hanya kesadaran keinginan demokrasi saja, tapi memberi kesempatan untuk beragam suara," pungkasnya.