Cegah Penularan Corona, Wali Kota Solo Ingatkan TPS harus Steril
Merdeka.com - Wacana penundaan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 semakin mencuat, setelah pimpinan KPU Arief Budiman dan banyak penyelenggara Pemilu di sejumlah daerah terpapar Covid-19. Beberapa pihak mendesak pemerintah agar pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang ditunda untuk menghindari merebaknya virus Corona di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengaku tidak mempermasalahkannya. Namun, menurut Rudy, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar penularan Covid-19 tidak semakin merajalela. Intinya, KPU dan masyarakat harus taat menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Tetapi kalau harus dijalankan, harus ada sterilisasi TPS (tempat pemungutan suara). Lantas petugasnya juga harus betul betul nonreaktif, tidak positif," ujar Rudy, Selasa (22/9).
Syarat lainnya, lanjut Ketua DPC PDIP Solo itu, adalah adanya pengaturan waktu atau jadwal undangan untuk warga yang akan datang ke TPS. Sehingga kerumunan masa bisa dihindarkan. Selain itu, setelah sampai di TPS, sebelum mencoblos warga harus menggunakan kaos tangan masing masing.
"Syukur-syukur kaos tangan diberi oleh KPU, itu lebih baik," katanya.
Sebagai kepala daerah maupun Ketua DPC PDIP Solo, Rudy mengaku memilih menunggu keputusan dari KPU pusat. Apapun yang diputuskan oleh KPU akan dilaksanakan. Apakah Pilkada tetap akan digelar 9 Desember atau ditunda.
"KPU pasti akan berbicara dengan pimpinan partai politik di pusat. Jadi saya tidak punya kewenangan, saya di Solo kan tinggal melaksanakan," bebernya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan bertambahnya jumlah pemilih dalam satu TPS maka bisa memudahkan data masuk.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaCagub-cawagub harus memperoleh dukungan dari pemilih yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum terakhir, yakni sebanyak 618.968 dukungan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPKB telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah per tanggal 20 April ini.
Baca Selengkapnya"Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan Pilkada," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaPKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya