Cegah Kasus Suap Kakanwil Jatim Terulang, Kemenag Proses 90 Laporan Soal Pungli

Merdeka.com - Kasus OTT KPK pada 2019 lalu, yang melibatkan Kepala Kanwil Kementerian Agama serta petinggi salah satu partai Islam membuat citra kementerian yang mengkoordinir aktivitas keagamaan itu sempat memburuk. Perlu usaha yang keras untuk kembali memperbaiki citra bersih kementerian tersebut.

Menteri Agama Fachrul Razi menyadari hal ini. Sejak pertama kali dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Lukman Hakim Saifuddin, dia menegaskan komitmen antikorupsinya.

Dia menginginkan peristiwa yang sama tidak boleh terulang. Ditambah ia juga menginginkan supaya potensi kebocoran anggaran bisa ditutup. Ia bahkan tak segan memanggil pemenang tender di lingkungan Kementerian Agama sebagai isyarat penolakannya terhadap perilaku koruptif.

"Perusahaan bapak-bapak itu terpilih oleh panitia karena dianggap sudah memenuhi syarat dan paling baik. Tidak ada campur tangan Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Dirjen, Irjen, ataupun jajaran dari Kementerian Agama lainnya," tegas dia menceritakan kala bertemu para pemenang tender, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Selasa (18/2).

Upaya bersih-bersih peningkatan persepsi masyarakat terhadap Kemenag juga dilakukan dengan percepatan penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini terbukti, menurut Menag, pada 2019 saja kementeriannya telah memproses sebanyak 94 pengaduan.

Masing-masing terdiri dari 90 pengaduan terkait korupsi atau pungli, satu pengaduan ihwal radikalisme, dan tiga pengaduan mengenai netralitas atau ujaran kebencian.

"Bagi mereka yang terbukti diberikan hukuman disiplin," tegas dia.

Menurut purnawirawan TNI itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Indonesia Corruption Watch atau ICW guna melakukan pembinaan di sejumlah satuan kerja di kementeriannya.

"Itjen juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Fraud Audit (LPFA) dalam penyusunan strategi preventif pencegahan korupsi di Kementerian Agama," kata dia.

Reporter: Yopi Makdori