Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Buruh Kembali Geruduk Gedung DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Buruh Kembali Geruduk Gedung DPR Tolak RUU Cipta Kerja Demo tolak omnibus law di DPR. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ratusan buruh kembali melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (25/8). Unjuk rasa ini bertujuan menolak pembahasan RUU Omnimbus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh dan menolak PHK massal di tengah pandemi Covid-19.

Pantauan merdeka.com, tampak sejumlah baliho bertuliskan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terpasang di pintu gerbang gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto.

Baliho tersebut berbunyi penolakan para buruh terhadap omnimbus law, serta penolakan terhadap PHK massal di tengah pandemi. Para buruh juga menuntut pemerintah dan DPR untuk segera menghentikan pembahasan RUU Omnimbus law dan lebih fokus untuk menyelesaikan segala permasalahan lain yang lebih mendesak yaitu masalah-masalah dari dampak pandemi Covid-19.

Demonstrasi ini dimulai sejak Pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, Pukul 10.00 WIB, para demonstran sudah berkumpul terlebih dahulu di depan gedung TVRI dan memulai konvoi ke gedung DPR RI.Mayoritas demonstran terlihat mengenakan masker. Akan tetapi, ada juga para pendemo yang tampak tak menggunakan masker. Sebagian demonstran juga terlihat tidak menjaga jarak dan mengabaikan pshycal distancing.

Demonstrasi ini menyebabkan jalanan di sekitar gedung DPR tersendat dan polisi terpaksa menutup Jalan Gatot Subroto. Penutupan jalan tersebut memaksa pengguna kendaraan bermotor untuk hanya melintasi jalur busway.

Beberapa isi dari RUU Omnimbus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan para buruh bagi demonstran antara lain kontrak kerja seumur hidup, dipermudahnya PHK, pesangon dihilangkan, penghapusan upah minimum, dan upah kerja yang dihitung berdasarkan jam.

Laporan Reporter Magang: Maria Brigitta Jennifer

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Gelombang Demonstrasi Muncul Jelang Pengumuman Hasil Pilpres, Ini Respons Gibran
Gelombang Demonstrasi Muncul Jelang Pengumuman Hasil Pilpres, Ini Respons Gibran

Aksi demonstrasi terus bermunculan menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024. Massa di antaranya berunjuk rasa di sekitar Gedung KPU, DPR/MPR, hingga Bawaslu RI.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya
Polisi Jebloskan 2 Mantan Dirut RSUD Bangkinang ke Penjara, Kasus Korupsi BLUD Rp6,9 M
Polisi Jebloskan 2 Mantan Dirut RSUD Bangkinang ke Penjara, Kasus Korupsi BLUD Rp6,9 M

Putusannya telah Inkracht atau berkekuatan hukum tetap pada 5 Oktober 2023

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung
Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung

Pengembalian berkas, kata Trunoyudo, dilakukan setelah penyidik melengkapi semua catatan dari jaksa peneliti.

Baca Selengkapnya