Buruh di Sumsel Demo Tolak UU Cipta Kerja dan Desak Presiden Terbitkan Perppu

Merdeka.com - Ratusan buruh mengatasnamakan Gerakan Pekerja Buruh untuk Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Sumsel, Kamis (15/10). Massa mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Massa membawa spanduk dan poster berisi penolakan UU yang baru disahkan DPR. Mereka juga membawa kain putih menyerupai pocong bertuliskan 'matinya keadilan' sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan legislatif yang tak berpihak kepada kaum buruh.

Koordinator Lapangan aksi, Aminoto menjelaskan, UU Cipta Kerja tak hanya merugikan pekerja saat ini melaikan akan berdampak panjang terhadap nasib generasi ke depan. Pemerintah lebih cenderung mengutamakan pengusaha ketimbang pekerja.

"Kami menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, banyak poin di dalamnya sangat merugikan pekerja atau buruh. Dampaknya panjang bagi anak cucu kita nanti," ungkap Aminoto.

Massa juga membantah gerakan turun ke jalan dari mahasiswa dan buruh karena ditunggangi pihak-pihak tertentu dan termakan hoaks. Padahal buruh dan mahasiswa sudah mempelajari UU ini sejak masih berstatus RUU.

"Kami luruskan bahwa kami turun ke jalan karena kemauan kami, kesadaran dan karena sudah satu setengah tahun mempelajari UU sebelum disahkan," kata dia.

Poin yang merugikan buruh diantaranya adalah status tenaga kontrak dan PKWT yang menyebabkan tidak adanya kejelasan nasib buruh, prioritas tenaga kerja asing, dan mengurangi masa cuti.

Karena itu, pekerja berharap presiden segera menerbitkan Perppu. Mereka lebih sepakat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena sudah cukup ideal bagi kepentingan pekerja.

"Sudah lama kami menolak UU Cipta Kerja disahkan, tapi pemerintah dan DPR lebih memilih UU itu. Kami sangat kecewa," kata dia.