Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BURT: Fasilitas menteri semua baru, DPR ganti kasur saja ribut!

BURT: Fasilitas menteri semua baru, DPR ganti kasur saja ribut! Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk pembelian kasur di rumah dinas para anggota Dewan masih wajar. Dia pun mencontohkan para menteri yang baru dilantik langsung mendapatkan semua fasilitas anyar saat pindah ke rumah dinas.

"Menteri baru dipilih rumahnya pun dikosongkan, semuanya diganti yang baru. Termasuk kasur-kasurnya. Ya (rumah dinas anggota DPR) sekarang sudah ditiduri sama anggota yang lama. Masak orang baru masuk, kasurnya gak boleh diganti?" kata Roem di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

"Jangan melihat DPR-nya saja, ini nggak seberapa cuma karena 500 orang saja. Tapi menteri-menteri semua disiapin, rumahnya dibongkar semua, dibikin bagus, diganti semua, kita cuma ganti kasur saja ribut-ribut. Kalau ada korupsinya silakan saja ditangkap. Begitu yang penting," ujarnya.

Politikus Golkar ini menjelaskan, pengadaan kasur baru di tiap rumah dinas anggota DPR diperuntukkan apabila ada anggota DPR yang baru terpilih dan menempati rumah dinas. Roem sendiri mengaku tidak membutuhkan kasur yang baru karena bukan anggota DPR yang baru terpilih.

"Tapi karena saya terpilih lagi saya nggak mau diganti kasurnya. Karena saya tempati situ lagi. Benar kan? Saya nggak mau diganti kasurnya karena saya terpilih lagi. Tapi seandainya dipindah rumah saya minta ganti kasur. Kasur kan yang tiduri kita, nanti kita kena gatal-gatal," katanya.

Walaupun begitu, dia tidak mengetahui apakah nantinya dalam proses pengadaan kasur tersebut akan dilakukan secara transparan. Pasalnya, kata dia, hanya Setjen DPR yang mengetahuinya. "Itu jadi domain kesetjenan. DPR tidak atur-atur kasur," tandasnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Baca Selengkapnya
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi

Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye

Ini Daftar Fasilitas Negara yang Boleh dan Tak Boleh Dipakai Presiden jika Ikut Kampanye

Presiden Jokowi mengingatkan, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Baca Selengkapnya
Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.

Baca Selengkapnya