Bupati Minahasa Hadiri Rapat Lintas Kementerian untuk Benahi Pariwisata Sulut

Merdeka.com - Janji Jokowi untuk membenahi kawasan pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut), termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa mulai direalisasikan. Pertemuan dan pembahasan yang melibatkan lintas kementerian terus dilakukan.

Kali ini pertemuan berlangsung di Lumire Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (24/7) kemarin. Bupati Minahasa Royke Octavian Roring hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng dan Kepala Bapelitbangda Donald Wagey. Rapat ini dipimpin doleh Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet, Agustina Murbaningsih, didampingi Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Maritim, Ridwan Djamaluddin dan Asisten Deputi Bidang Kepariwisataan, Ristek dan Lingkungan Maritim Sekretariat Kabinet, M. Arief Khumaidi.

Bupati Minahasa Hadiri Rapat Lintas Kementerian untuk Benahi Pariwisata Sulut ©2019 Merdeka.com

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pariwisata di Sulut bersama Kemenko Bidang Maritim, Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian terkait, belum lama ini. Rapat terbatas kala itu ikut melibatkan Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Pemkab Minahasa Utara dan Pemkab Minahasa.

Dalam pertemuan kali ini, Bupati Royke bahkan ikut memberikan masukan-masukan berharga. "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur ini tentu perlu ada upaya-upaya yang nantinya akan menunjang pengembangan kawasan pariwisata di Sulut," kata Bupati.

Di sisi lain, Bupati kembali menekankan pada program normalisasi Danau Tondano serta pembangunan infrastruktur penunjang lainnya, seperti jalan lingkar danau hingga pembangunan talud dan suplai air dari danau ke Kota Tondano.

Bupati Minahasa Hadiri Rapat Lintas Kementerian untuk Benahi Pariwisata Sulut ©2019 Merdeka.com

"Danau Tondano punya peran vital bagi daerah Minahasa dan bahkan kabupaten kota sekitarnya. Manfaatnya banyak, sebagai sumber daya pembangkit tenaga listrik, pariwisata, perikanan, pertanian, dan sebagainya. Untuk itu pembangunan danau ini perlu dilaksanakan guna mendukung pembangunan di wilayah lainnya di Sulawesi Utara," tandas Bupati.

Diketahui, permasalahan Danau Tondano sementara di proses dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait Penyelamatan 15 Danau Prioritas. Di mana dalam Perpres tersebut diatur Rencana Aksi K/L penyelamatan 15 Danau di Indonesia, termasuk di dalamnya Danau Tondano.

Rapat ini sendiri sangat penting karena terkait dengan arahan Presiden Jokowi untuk pembangunan di Sulut pada umumnya dan Minahasa pada khususnya.

(mdk/hhw)