Merdeka.com - Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin, divonis enam tahun penjara setelah dinyatakan bersalah menerima suap terkait proyek Meikarta. Selain itu, hakim memutuskan mencabut hak politik mantan politisi Golkar selama lima tahun.

Vonis yang diberikan kepada Neneng ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim memberikan hukuman selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Hakim menyatakan Neneng melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tindak Pidana setelah menerima suap sebesar Rp 10,630 miliar dan SGD 90 ribu.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara," ucap hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (29/5/2019).

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," lanjut hakim.

Selain Neneng, dalam persidangan itu, hakim memberikan vonis hukuman kepada terdakwa lain dalam kasus ini. Mereka adalah para pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor; dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

Hakim memutuskan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Keempatnya sama-sama divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis tersebut pun lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa KPK yang menuntut keempatnya hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.