Bupati Alor Mengamuk Akibat Dapat Predikat WTP, Ancam Tutup Kantor BKAD
Merdeka.com - Bupati Kabupaten Alor Amon Djobo mengancam akan menutup kantor Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) setelah dua minggu, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Video berdurasi satu menit itu viral setelah diupload di youtube, oleh akun bernama "Kaka Dorang".
Dalam video itu bupati Amon Djobo mengatakan, dua minggu akan menutup kantor keuangan dengan alasan bekerja tidak maksimal. "Dua minggu bupati tutup kantor keuangan, karena pekerjaan, pelayanan tidak maksimal. BPK campur tangan tentang masalah keuangan Kabupaten Alor, oleh karena itu BPK harus bertanggung jawab saya tutup kantor itu, saya yang bupati bukan mereka," ujarnya dalam video itu, Jumat (17/7).
Masih menurutnya, jika ada pelayanan yang tidak lancar, ia akan menyuruh masyarakat untuk mendatangi kantor BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur.
"Kalo ada pelayanan-pelayanan tersumbat saya suruh masyarakat pergi ke BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dorang tanggung jawab. BPK bertanggung jawab terhadap keuangan di Alor ini, karena mereka punya ulah pemeriksaan yang tidak jelas maka saya suruh tutup kantor BKAD. Untuk itu ketua tim BPK bertanggung jawab terhadap pelayanan keuangan di Kabupaten Alor," katanya.
Masih menurut Amon Djobo, Seharusnya Kabupaten Alor mendapat predikat disclaimer bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Harusnya kami orang Alor dikasi disclaimer bukan WTP," tutupnya.
Bupati Amon Djobo yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler, membenarkan hal itu.
Menurutnya, ia marah lantaran mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Alor berbeda-beda. "Masing-masing dengan gaya periksanya, jangan jadikan Alor sebagai percobaan. Nanti saya hubungi lagi, saya masih ada tamu," ujarnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya Prediksi Tol Cipali Bakal Macet Parah Saat Mudik Lebaran, Ini Penyebabnya
Sebanyak 193,6 juta orang atau 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Daftar Indikator Kerawanan yang Paling Banyak Terjadi di TPS
Bawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demo Sopir Batubara Rusak Kantor Gubernur, Pemprov Jambi Lapor ke Polisi
Buntut fasilitas yang dirusak, kerugian diprediksi mencapai Rp500 juta.
Baca SelengkapnyaStok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru
Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca SelengkapnyaSambut Tahun 2024, Bupati Tamba Optimis Jembrana Emas 2026 Bakal Terwujud
Indikatornya antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 700 Miliar.
Baca SelengkapnyaSerangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya21.000 KK Terdampak Banjir dan Longsor di Pesisir Selatan, Kerugian Capai Rp157 Miliar
Bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp157 miliar.
Baca SelengkapnyaOTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
Baca Selengkapnya