'Bukan cuma lintas batas negara, tapi harga diri & martabat bangsa'

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa daerah perbatasan bukan hanya sebagai pos lintas batas suatu negara, tetapi juga menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Karena itu perlu perubahan total agar menjadi lebih baik.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Pencanangan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2017 di Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/3).

"Pembangunan perbatasan, terutama pembangunan pos lintas batas tidak hanya membangun secara fisik, tapi ada niat untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa," kata Wiranto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (8/3).

Wiranto menceritakan, di masa lalu tampak jelas kesenjangan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Ada paradoks bahwa wilayah perbatasan Indonesia kumuh dan miskin, sedangkan di negara tetangga justru dikenal sangat gemerlap.

"Presiden ingin membalik itu kalau wilayah perbatasan kita harus lebih hebat dari wilayah tetangga, ada 7 pos lintas batas yang sudah selesai dan setelah selesai membanggakan betul. Artinya, kita jangan sampai membuat kondisi wilayah perbatasan kita lebih buruk dari negara lain," kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI ini mengibaratkan negara sebagai tubuh manusia. Apabila ingin sehat maka saluran darahnya harus lancar. Apabila sarana transportasi namun infrastrukturnya tidak ada, maka ibarat tubuh manusia akan sakit karena suplai darah ke tubuhnya tidak baik.

"Mudah-mudahan 2 sampai 3 tahun ke depan tidak ada lagi daerah tertinggal," kata Wiranto yang juga Kepala Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Wiranto menyebutkan, dalam Pengelolaan Perbatasan Negara, pemerintah mengalokasikan Rp 17,839 triliun dalam APBN Tahun 2017. Dana itu disebar ke 26 Kementerian dan Lembaga, yang pelaksanaannya tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Alokasi dana itu untuk konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok/kedaulatan pangan, dan pemenuhan saran dan prasarana infrastruktur pemerintahan.

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini mengatakan, pemerintah telah menentukan kebijakan untuk membangun Kepulauan Natuna sebagai salah satu basis kekuatan TNI terpadu dengan mengintegrasikan kekuatan darat, laut, dan udara secara utuh. Pemerintah juga menetapkan Ranai sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kementerian teknis agar proyek pembangunan daerah perbatasan rampung dalam 2 tahun. Selama itu, sudah ada 7 perbatasan yang sudah selesai dikerjakan.

"Natuna ini masuk di proyeksi 2017-2018, dan Pak Jokowi menargetkan 2018 akhir selesai baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Kalau aspek sosial tahun ini akan dibangun pasar, kemudian puskesmas, beserta sekolahnya. Targetnya 3 tahun harus sudah selesai," kata Tjahjo.

Menteri PU Basuki Hadimuljono menargetkan tahun depan membangun serta memperbaiki 15 jembatan di Kabupaten Natuna. "Tahun 2018 kita programkan ada 15 jembatan yang akan kita bangun dan perbaiki," katanya.