BPBD Karo usul penutupan seluruh posko pengungsi Sinabung

Merdeka.com - ‎Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo berencana menutup seluruh posko pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung. Langkah itu akan dilakukan setelah mereka mendapat persetujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan seluruh hak pengungsi terpenuhi.

‎"Untuk percepatan penutupan posko pengungsian, kita upayakan percepatan pembangunan hunian sementara dan pemberian sewa lahan dan sewa rumah kepada warga yang kita evakuasi dari posko-posko," kata Natanail Perangin-angin, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karo, Rabu (19/7).

Saat ini terdapat 8 posko pengungsian yang tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Karo. Sekitar 2.000 keluarga, atau belasan ribu korban erupsi Gunung Sinabung, masih tinggal di sana. "Yang tinggal di posko sekitar 70 persen lagi," jelas Natanail.

Jika delapan posko itu ditutup, warga diharapkan dapat mandiri dan hidup normal. Karenanya, upaya yang dilakukan harus disertai pelatihan kemandirian.

Penutupan posko disertai dengan pelatihan kemandirian ini dinilai lebih ekonomis dibandingkan jika pengungsian dipertahankan. ‎"Kita hitung-hitung, lebih besar biaya penanganan di posko pengungsian. Selain itu, bila warga mandiri, masalah sosial di posko bisa dihilangkan, seperti konflik internal antarpengungsi dan antara pengungsi dengan warga sekitar posko‎," ungkap Natanail.

Namun upaya penutupan posko itu memerlukan restu dari BNPB selaku penyandang anggaran. Lembaga itulah yang dapat memberi persetujuan dan pendanaan untuk pemberian sewa rumah dan lahan.

"Jika disetujui, posko sudah dapat kita kosongkan pada September atau Oktober 2017," jelas Natanail.