BNPT: Khilafatul Muslimin Muncul Manfaatkan Kebebasan Berekspresi Dalam Demokrasi

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan memperkuat kesadaran kolektif untuk menghadapi gerakan kelompok Khilafatul Muslimin. Kelompok ini sebelumnya disorot aparat setelah konvoi pemotor beratribut Khilafatul Muslimin di daerah Cawang, Jakarta Timur, viral di media sosial.

"Kemunculan Khilafatul Muslimin ini terjadi lantaran mereka memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi yang lumrah dalam iklim demokrasi," kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (3/6).

Menurut dia, kemunculan kelompok tersebut berpotensi menjadi sebuah perbuatan yang bisa melanggar hukum. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan kolektif.

Guna mencegah gerakan penyebaran ideologi khilafah, Boy menilai pendekatan melalui penegakan hukum semata tidak cukup. Lebih dari itu, semua pihak perlu membangun dan memperkuat kesadaran kolektif sebagai mekanisme kewaspadaan mendasar.

Salah satu ihwal yang perlu ditekankan ialah tentang kesadaran bahwa Indonesia memiliki empat konsensus dasar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Eks Tokoh Khilafatul Muslimin Terafiliasi dengan NII dan JI

Dari hasil profiling dan pelacakan rekam jejak organisasi yang ada sejak tahun 1997 tersebut, diketahui sejumlah tokoh yang pernah bergabung di kelompok ini ditemukan terafiliasi dengan sejumlah kelompok teroris. Misalnya Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah (JI).

"Kita tahu sel-sel mereka di negeri ini ada. Mereka yang selama ini katakanlah bagian dari kegiatan (kampanye khilafah) itu apakah terkait JI, atau Ansharut Daulah, NII," ujar dia, dikutip Antara.

Dia mengatakan apabila sel-sel yang ada tersebut memanfaatkan ruang kebebasan dan dibiarkan, maka bisa menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, Boy mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan memahami karakter ideologi khilafah. Apalagi, ideologi khilafah bersifat transnasional alias global namun juga memiliki sel-sel jaringan di dalam negeri.

Dia menambahkan BNPT juga terus melakukan upaya terencana untuk mengantisipasi berbagai ancaman ideologi anti NKRI termasuk potensi tindakan teror. Strategi kontra propaganda dan kontra narasi terus digalakkan lewat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kolaborasi multipihak dinilai penting. Baik di kalangan dunia pendidikan, generasi muda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Melalui hal itu, penguatan wawasan kebangsaan, dan moderasi beragama dapat terus dikuatkan.

Polisi Bentuk Tim Khusus Usut Konvoi Khilafah di Cawang

Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengusut adanya konvoi sepeda motor beratribut khilafah yang melintas di daerah Cawang, Jakarta Timur. Kepolisian memastikan peristiwa tersebut akan ditangani sesuai aturan yang berlaku.

"Terkait dengan adanya konvoi khilafah di Jakarta Timur beberapa hari lalu bisa saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan. Kegiatan yang berupaya mencoba mengubah ideologi bangsa dari Pancasila menjadi ideologi tertentu adalah pelanggaran berat, kemudian Polda Metro Jaya atas perintah Kapolda telah membentuk tim khusus terkait kasus ini," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (2/6).

Zulpan memastikan penyidik masih mendalami aksi yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin itu. Sejauh ini, kepolisian telah memiliki data pihak-pihak yang terlibat dalam konvoi.

"Saat ini tim akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman kemudian sikap Polda Metro tentunya terkait dalam hal ini adalah apabila ditemukan nantinya adanya unsur pidana dalam kegiatan ini, tentu akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Kemudian bisa saya sampaikan juga fakta yang kami temukan terkait khilafah adalah jelas merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945," jelas dia.

Menurut Zulpan, kegiatan yang mengajak masyarakat untuk membangkitkan kebencian terhadap pemerintahan yang sah merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenakan pidana.

"Oleh sebab itu kami akan melakukan secara tegas dan terukur terhadap kegiatan tersebut," Zulpan menandaskan.