Follow
BNPB: 99 Persen Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Adalah Manusia
Merdeka.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, pihaknya siap mempekerjakan masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pasalnya Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah diduga dilakukan manusia.
"Kami BNPB mengatakan kalau ada masyarakat yang dibayar untuk membakar ladang, kami siap menampung mereka, kami pekerjakan sebagai bagian dari satgas pemadaman api. Kita bayar, lebih baik kita membayar rakyat, dari pada rakyat dibayar orang lain untuk membakar," katanya di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).
"Saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia," sambungnya.
Menurutnya, tak menutup kemungkinan kebakaran ini akan terjadi tiap tahun. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat lebih aktif untuk mencegah kebakaran.
"Masalah kebakaran hutan dan lahan bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi seluruh bangsa kita, harus timbul memahami dan ikut bertanggung jawab. Tahun depan bisa ada lagi," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
“Maka dalam rencana jangka panjang kami merekomendasikan supaya masyarakat direlokasi ke tempat yang lebih aman," kata Abdul
Baca Selengkapnya
BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Baca Selengkapnya
Banyaknya aktivitas manusia yang menyimpang, dapat berdampak buruk bagi kelestarian alam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hari ini, sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang
Baca Selengkapnya
Kata Gueters, orang-orang semakin tertindas akibat meningkatnya kemiskinan dan kelaparan.
Baca Selengkapnya
Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata, pemanasan global tidak hanya mengubah ekosistem bumi, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap kesehatan.
Baca Selengkapnya
Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca Selengkapnya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya