Besok, KPK Kembali Periksa Anak Menkumham Yasonna Laoly

Senin, 11 November 2019 19:52 Reporter : Merdeka
Besok, KPK Kembali Periksa Anak Menkumham Yasonna Laoly KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Direktur PT Kani Jaya Sentosa Yamitema T. Laoly mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasan ketidakhadiran anak dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu lantaran mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan.

"Saksi yang tidak hadir adalah atas nama Yamitema Laoly, wiraswasta diperiksa untuk tersangka IA (Isa Ansyari)," ujar Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/11).

Yamitema sejatinya akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Chrystelina mengatakan, pemeriksaan Yamitema direncanakan akan dijadwalkan ulang besok. "Mudah-mudahan dijadwalkan ulang besok," tutupnya.

1 dari 4 halaman

Yasonna Tepis Anaknya Terlibat Kasus Suap

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjelaskan, anaknya Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema Laoly yang dipanggil dipanggilan KPK lantaran seorang pengusaha. Tetapi, dia memastikan, anaknya tersebut tidak terlibat terkait kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

"Jadi gini dia dipanggil karena business man, ada tapi selama 3 tahun ini urusan di kota Medan dia enggak terlibat," kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Namun, dia mengatakan, anaknya tidak hadir lantaran surat pemanggilan tersebut belum sampai ke tangan Yamitema.

"Hanya hardcopy panggilan itu belum nyampe sama dia. Udahlah Jadinya saya bikin aja surat, kalau belum dapat. Jadi dia di Jakarta, kemarin itu urusan bisnis. Belum dapat," ungkap Yasonna.

2 dari 4 halaman

Yasonna Pastikan Anaknya Siap Dipanggil KPK

Politikus PDIP ini mengklaim jika anaknya sudah mendapatkan surat tersebut akan memenuhi panggilan KPK.

"Oh iya pasti dong, warga negara yang baik harus seperti itu," ungkap Yasonna.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

3 dari 4 halaman

KPK Periksa Anak Menkum HAM Yasonna Laoly

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema Laoly dalam kasus dugaan suap proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Anak dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isa Ansyari.

"Yang bersangkutan (Yamitema Laoly) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IA (Isa Ansyari)," ujar Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS saat dikonfirmasi, Senin (11/11).

Selain Yamitema, penyidik juga menjadwalkan memeriksa istri Wali Kota non aktif Medan Tengku Dzulmi Eldin, Rita Maharani Dzulmi Eldin. Rita juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Isa Ansyari.

Rita sendiri sudah memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasuah. Rita masuk ke ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Sementara Yamitema masih belum terlihat di Gedung KPK.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

4 dari 4 halaman

Dua Birokrat Juga Dijerat

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jelang. Dalam perjalanan dinas, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Walikota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk di antaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [fik]

Baca juga:
Menkum HAM Yasonna Laoly Tepis Anaknya Terlibat Kasus Suap
KPK Periksa Anak Menkum HAM Yasonna Laoly
KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Terkait Suap
KPK Periksa Istri Wali Kota Nonaktif Medan Dzulmi Eldin
KPK Cegah Anggota DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari ke Luar Negeri

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini