Merdeka.com - Pemerintah diminta bergerak cepat menutup celah berkembangnya paham radikalisme. Ini terkait maraknya aksi terorisme yang terjadi di Surabaya, Sidoarjo hingga Riau.

Ketua DPP Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo memandang, salah satu tempat yang harus dibersihkan dari paham radikalisme adalah lembaga dan institusi pemerintahan. Ini menyikapi fakta istri terduga teroris yang ditangkap di Sidoarjo ternyata pegawai Kementerian Agama Pemprov Jawa Timur. Kasus lain, keterlibatan terduga pegawai salah satu perusahaan BUMN menyuplai dana untuk pelaku teror di Riau.

"Jangan beri tempat pada pendukung radikalisme dan terorisme. Begitu terindikasi, atasan birokrat atau pegawai BUMN dan anak usaha BUMN harus bergerak cepat. Peringatkan untuk menghentikan dukungan pada radikalisme dan terorisme. Kalau masih membandel, lakukan tindakan lebih tegas dan keras," ucap Syahrul ketika dikonfirmasi, Kamis (17/5).

Dia menuturkan, pendukung terorisme itu sangat berbahaya. Apalagi bisa sampai tumbuh di lembaga pemerintahan. Mereka bisa menyediakan fasilitas untuk membantu jaringannya. Seperti yang dilakukan pegawai salah satu perusahaan BUMN di Riau. Pegawai itu menyuplai pendanaan bagi pelaku teror asal Riau.

"Ada yang secara terbuka dalam arti aktif membantu berbagai kegiatan terorisme, misalnya dengan cara menjadi penyandang dana. Ada juga dengan cara menyediakan tempat penyemaian ide-ide radikal pada fasilitas di lembaga pemerintahan," ungkap Syahrul.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini memandang, selama ini pemerintah menghabiskan banyak sumber daya untuk menumpas radikalisme dan terorisme. Karenanya, jika ada yang gugur atau tewas, jelas membawa kerugian besar.

"Kerugiannya amat tidak ternilai kalau satu WNI, sipil maupun aparat hukum, sampai cedera bahkan gugur karena teroris dan radikalis itu," tutur Syahrul.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada istri terduga teroris Budi Satrio (43) yang ditembak mati di Sidoarjo, Jawa Timur. Istri dari Budi Satrio merupakan pegawai Kementerian Agama Pemprov Jawa Timur.

Asman mengatakan, istri dari teroris yang merupakan kelompok Jemaah Ansarud Daulah (JAD) itu terancam diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kemenag.

Menurut Asman, seorang ASN harus bekerja secara disiplin dan profesional dengan tidak berkaitan dengan kelompok yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tindakan teror.

Dari tempat berbeda, dua teroris yang ditangkap Polda Sulsel mengaku rencana aksi mereka dibiayai pegawai PLN Riau yang menjadi donatur. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, mengungkapkan pegawai yang dimaksud bernama Daulay alias Opung, tinggal di Pekanbaru, Riau. Nama tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan intensif terhadap kedua teroris, HH alias AA dan HS alias AA.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com