Berharap percepatan inovasi industri pertahanan dalam negeri

Merdeka.com - Pameran hasil produksi Industri Pertahanan Nasional di acara Persatuan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas), Rabu (21/2) disebut menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Namun, perlu diakui pameran tersebut memang membangkitkan kebanggaan terhadap hasil produksi industri pertahanan nasional.

"Terlihat sekali bahwa Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) belum berpihak benar pada industri pertahanan dari kalangan swasta," kata Ketua Dewan Pengawas Pinhantanas, Connie Rahakundini Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2).

Connie mengatakan hal tersebut usai dirinya melihat tidak hadirnya 13 orang termasuk Ketua Tim Pelaksana KKIP dalam acara pameran hasil produksi Industri Pertahanan Swasta Nasional.

Padahal menurut amanat Undang-Undang 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP bertugas dan berwenang membina serta mengembangkan industri pertahanan nasional. Sedangkan yang termasuk dalam definisi industri pertahanan nasional adalah badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik swasta (BUMS).

Connie mengutip pidato sambutan ketua DPR Bambang Soesatyo dalam acara tersebut yang mengatakan bahwa pelaku industri pertahanan nasional harus diarahkan untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara optimal.

"Kalau memang terbukti BUMN tidak mampu maka lebih baik didorong dan dialokasikan dana PDN bagi para pelaku industri pertahanan swasta agar bisa lebih mampu berinovasi dan memproduksi di dalam negeri," kata Bambang di hadapan anggota Pinhantanas dikutip Connie.

"Dari alokasi pembiayaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp 15 triliun untuk renstra 2015-2019, baru terserap Rp 6 triliun kurang."

Rendahnya penyerapan tersebut, lanjut dia, adalah indikasi bahwa industri pertahanan swasta dalam negeri harus lebih ditempatkan KKIP untuk sejajar dengan BUMN karena terbukti dari serapan penggunaan lokal konten sebagaimana amanah undang-undang pun BUMS malah telah mampu menyerap hingga 100 persen lokal konten. Sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh BUMN.

Lebih lanjut, Connie berharap kehadiran Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai Dewan Pelindung Pinhantanas dan sebagai ex oficio Ketua Harian KKIP yang hadir bersama sama Ketua DPR, pejabat tinggi BPK serta Kepala BKPM dan Anggota Komisi I dan III DPR di acara pameran hasil produksi Industri Pertahanan Swasta Nasional akan mampu menggugah stakeholders bahwa pelaku industri pertahanan dari kalangan swasta juga punya kemampuan yang unggul dan siap untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhamkam) dalam negeri.

"Saat meninjau pameran kemarin, Ketua DPR sendiri mengakui kehebatan pelaku industri pertahanan dalam negeri, karena terbukti mampu menyerap besarannya bahan baku lokal dan menciptakan Alpalhankam dari tahap research, desain, produksi dan pemeliharaan," katanya.

Sejauh ini, Connie memaparkan bahwa pelaku industri pertahanan swasta nasional sudah bisa membuat berbagai macam produk Alpalhankam. Mulai dari Jihandak, senjata api laras pendek maupun panjang, mobil komando, kendaraan taktis, drones VTOL/vertical take off and landing, bom untuk pesawat tempur, hingga kapal tempur bawah air.

"Industrialisasi pertahanan juga akan membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi poros bagi arah pengembangan inovasi dan teknologi, serta meletakkan dan memperkokoh landasan bagi tumbuhnya industri nasional yang akan mendorong pesat perekonomian," ujarnya.