Merdeka.com - Bendungan irigasi Koto Tuo Sumatera Barat jebol. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki padahal kejadian sudah sejak 2016 lalu.

Kondisi tersebut membuat petani yang tergabung Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Koto Tangah geram dan menggeruduk Kantor Balai Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/2). Mereka kesal lambatnya penanganan pemerintah padahal akibat bendungan irigasi jebol sawah mereka kekeringan.

Para petani melakukan orasi sambil membentangkan spanduk dengan tulisan 'sawah kami butuh air untuk bertanam padi'. Para petani itu juga meminta bertemu dengan Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Padang agar aspirasi mereka didengarkan.

"Permasalahan ini harus dicarikan jalan keluar, kami mengharapkan air kami mengalir. Kami mohon Bapak Wali Kota tolong carikan jalan keluar masalah kami ini, mohon tuntutan kami segera dikabulkan," seru para petani.

Menurut salah seorang Ketua LPM, Joni Torang Hasibuan, petani menuntut bendungan irigasi yang jebol segera diperbaiki.

"Ini harapan kita dari masyarakat petani, jangan sekadar dijanjikan saja. Seperti yang kita dengar informasi, bulan September sudah dikerjakan, kemudian ditanyakan lagi malah Oktober, kemudian Januari. Sebagai kelompok tani siapa yang bisa kita pegang perkataanya," cetusnya.

Sebab, dampak dari jebolnya irigasi itu seluas 1.034 hektar sawah dan 465 unit kolam terancam.

"Kekeringan sejak tahun 2016, boleh dikatakan di Koto Tuo kiri ada beberapa kelompok tani lumpuh total, 104 hektare tidak mendapat air. Selanjutnya, seandainya tidak ditanggapi seluruh kelompok tani Koto Tangah akan melakukan orasi lagi," katanya sembari menyebutkan dengan keringnya sawah para petani beralih profesi galian c.

Usai petani berorasi, pemerintah Kota Padang langsung menggelar pertemuan dengan perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Koto Tangah. Hadir dalam pertemuan itu Pejabat sementara (Pjs) Walikota Padang, Alwis dan dari pihak Balai Sungai Wilayah (BWS) Sumatera V.

Pjs Walikota Padang Alwis, menanggapi aksi petani tersebut dengan positif sebab kesempatan bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Karena, menurutnya, pemerintah tentu memang harus berada di tengah-tengah masyarakat.

"Saya sengaja mengundang bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat saat ada masalah. Terhadap tuntutannya, hanya menyangkut dengan informasi, ini persoalannya lho, petani sudah menjerit, ternyata persoalannya saluran irigasi itu tidak masuk ke lahan petani, harus kita penuhi tuntutannya," jelasnya.

Ditegaskannya, perbaikan irigasi itu telah dianggarkan pemerintah oleh pejabat-pejabat yang terdahulu.

"Itu untuk penyampaian persoalan masyarakat di Kabupten/Kota. Untuk di Kota Padang, Walikota Padang sebelumnya Pak Mahyeldi Ansarullah masalah ini (bendungan) yang disampaikan. Apa yang sudah dituntut masyarakat hari ini sudah diakomodir oleh Wali Kota sebelumnya," cetusnya.

"Kami setelah ini melihat langsung ke lapangan dan melihat persoalannya. Sehingga kita tahu ini berapa (anggaran), pekerja berapa perlu dan berapa lama pekerjaan ini selesai," jelasnya.

Sementara itu Kepala SNVT PJPA IAKR BWS Sumatera V Ali Rahmat mengungkapkan nilai kontruksi untuk perbaikan sebesar Rp 65 miliar.

"Selesai di tahun 2019, sudah mulai di akhir bulan Desember tahun lalu, tahun sekarang masih berjalan. Untuk di Koto Tuo kami akan percepat sesuai permintaan masyarakat, sehingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai," ungkapnya.