Merdeka.com - Wakil Ketua Baznas RI, Mo Mahdum mengatakan pihaknya mendukung aparat mengusut tuntas terkait penyelewengan dana zakat. Hal itu mengacudugaan penyelewengan dana di Bengkulu Selatan yang terjadi tiga tahun lalu.

Mahdum menegaskan Baznas memegang prinsip 3A, Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI dalam pengelolaan zakat.

"Baznas RI sepenuhnya mendukung proses penegakan hukum terhadap penyelewengan dana ZIS, yang telah menodai nilai dan prinsip Baznas seluruh Indonesia. Baznas RI bersikap tegas dan tidak menolerir adanya tindak penyelewengan dana tersebut," kata Mo Mahdum, dalam keterangan tertulis Jumat (2/12).

Saat ini, kata Mahdum Baznas RI berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.

Mo Mahdum menegaskan, Baznas RI tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap kasus korupsi maupun penyimpangan dana di lingkungan Baznas seluruh Indonesia.

Sejak awal kasus ini mengemuka, Baznas RI terus berkoordinasi dengan penegak hukum.
Baznas Kabupaten Bengkulu Selatan juga telah memberhentikan tersangka kasus tersebut pada tahun 2020.

"Agar tidak terjadi fitnah maka kasus ini harus diselesaikan secara tuntas dan transparan," katanya.

Mo Mahdum menyampaikan, Baznas RI sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, memegang teguh prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI serta senantiasa memberikan layanan zakat agar aman dan tepat sasaran.

"Kami selalu berupaya penuh bagaimana menjaga kepercayaan publik, karena itu menjadi kunci utama menyukseskan berbagai program yang digulirkan Baznas RI untuk kesejahteraan umat," kata Mo Mahdum.

Baznas RI sebagai operator dan koordinator zakat nasional, terus meningkatkan standarisasi pengelolaan zakat menuju arah yang lebih baik. Hubungan Baznas RI dan Baznas Provinsi/Kabupaten/Kota tidak struktural.

Masing-masing daerah mengelola dana secara mandiri, sehingga dana yang dikumpulkan oleh Baznas di daerah, dikelola langsung oleh Baznas daerah tersebut.