Bawaslu Dorong Peserta Pilkada Dipidana Bila Langgar Protokol Kesehatan

Kamis, 17 September 2020 20:45 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Bawaslu Dorong Peserta Pilkada Dipidana Bila Langgar Protokol Kesehatan Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong peserta Pilkada yang melanggar protokol kesehatan di pidana. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja merujuk pada undang-undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

"Karena ini tidak bisa masuk dalam pidana pemilihan, akan tetapi undang-undang yang lain, undang-undang nomor 4 tahun 1984 mengenai penyebaran wabah penyakit, maka ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang lainnya," katanya dalam diskusi 'perlindungan hak atas kesehatan dalan tahapan Pilkada di masa pandemi', Kamis (17/9).

Bawaslu sudah berkomunikasi terkait hal ini dengan kepolisian. Dia berharap peserta kepala daerah atau paslon patuh protokol kesehatan diantaranya tidak mengumpulkan massa. Meski, harapannya cara pidana adalah upaya terakhir.

"Kemarin ada kami teruskan ke beberapa teman kepolisian untuk menindak secara pidana melalui undang-undang yang lain, yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1984 walaupun nanti masuk kategori dalam hukum pidana, seharusnya pidana itu adalah upaya terakhir," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga berencana mengumpulkan dewan pengurus pusat (DPP) partai politik. Sebab, peran parpol paling berkontribusi mengumpulkan massa.

"Kami berencana mengumpulkan dewan pengurus pusat partai, karena yang paling berkontribusi dalam pengumpulan massa adalah temen temen partai politik," ungkap Bagja.

Oleh sebab itu, Bawaslu menggugah keseriusan partai politik untuk menyesuaikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada ini. Dia berharap, DPP parpol bisa mengimbau ke pengurus di daerah supaya tidak mengumpulkan massa.

"Jadi besok kami bersama Menkopolhukam akan ada pertemuan dengan temen temen DPP partai politik yang akan ikut dalam kompetisi untuk ku mengingatkan para DPC, DPW dibawahnya agar tidak mengumpulkan massa atau ikut dengan protokol kesehatan yang ada dalam PKPU," tutupnya. [fik]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini