Merdeka.com - Sistem zonasi sekolah yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun 2019 terus menuai protes. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias Rudy bahkan meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo segera melakukan evaluasi.

Dia menilai, sistem zonasi yang diterapkan saat ini merugikan warganya. Pasalnya tak sedikit siswa dari Kota Solo yang tidak diterima dipilihan pertama. Mereka justru terlempar di sekolah luar Solo, seperti di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.

"Kemarin saya sudah sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Penggunaan SKD (Surat Keterangan Domisili) itu kami mohon untuk ditinjau kembali," ujar Rudy, Rabu (3/7).

Sedangkan untuk mengatasi berbagai kekacauan PPDB SMA/SMK, ia juga meminta gubernur menerbitkan diskresi. Rudy mencontohkan, saat ini banyak siswa yang berasal dari Kecamatan Pasarkliwon, Solo yang l tidak diterima di Solo. Mereka justru diterima di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo.

"Masa anak-anak saya sekolahnya malah di luar kota Solo semua. Padahal, sekolahannya dulu yang membangun saya pakai APBD. Saya berharap Pak Gubernur mau meninjau kembali (SKD)," tandasnya.

Lebih lanjut Rudy menyampaikan agar sistem zonasi ini hanya dilaksanakan di dalam kota/kabupaten. Setelah secara administrasi di dalam kota/kabupaten selesai, baru kemudian dari luar kota/kabupaten boleh masuk. Ia yakin Ganjar berani mengambil diskresi untuk zonasi.

"Seharusnya zonasi kota/kabupaten dulu, baru luar kota/kabupaten bisa masuk," katanya lagi.

Kendati demikian, Rudy mengakui sistem zonasi memang memiliki tujuan utama untuk pemerataan. Namun, menurutnya perlu ada kebijakan yang khusus untuk kepentingan masyarakat yang adil.