Merdeka.com - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi momok menakutkan bagi perempuan di Sumatera Selatan. Bukannya mendapat perlindungan hukum, korban KDRT justru dilaporkan balik dan dijadikan tersangka.

Hal itu berdasarkan pengamatan Woman Crisis Center (WCC) Palembang belakangan terakhir. Kondisi itu semakin membuat perempuan semakin tertekan secara psikologis.

Ketua WCC Palembang Yeni Roslaini Izi mengungkapkan, pihaknya kerap menerima aduan sekaligus pendampingan bagi perempuan yang melapor ke polisi karena menjadi korban KDRT tetapi pada akhirnya justru menjadi tersangka. Mereka tak bisa berbuat banyak sehingga mengikuti alur proses hukum meski awalnya mencari keadilan.

"Tadinya melapor KDRT tetapi dilaporkan balik dan jadi tersangka, semisal karena dinilai mencemarkan nama baik," ungkap Yeni, Jumat (7/8).

Menurut dia, ada ketimpangan hukum yang dialami perempuan korban KDRT. Hal ini disebabkan mereka sangat bergantung secara ekonomi kepada pasangannya atau pelaku KDRT.

"Di situ perempuan-perempuan korban KDRT tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya psikis mereka tertekan," ujarnya.

Yeni menyebutkan, kasus KDRT termasuk pelecehan seksual atau perkosaan, kekerasan dalam pacaran, dan kekerasan dalam bentuk lain di Sumsel cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang Januari-Juli 2020, setidaknya terdapat 69 kasus, 19 diantaranya KDRT.

Sementara secara keseluruhan perempuan yang menjadi korban kekerasan dari pasangannya atau orang lain berjumlah 138 kasus dan 38 diantaranya dalam bentuk KDRT.

"Data ini hanya yang melapor ke kami, tetapi yang tidak melapor sangat banyak," kata dia.

Ketua DPC Peradi Palembang Nurmala menilai korban KDRT menjadi tersangka karena minimnya saksi dan alat bukti. Dengan demikian penyidik tak bisa melanjutkan laporannya dan memproses laporan balik dari terlapor.

"KUHAP yang mengatur dan itu menjadi pegangan penyidik dalam menangani sebuah kasus," kata Nurmala.

Selain itu, kata dia, korban KDRT tidak memiliki finansial memadai. Para korban kebanyakan berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah dan tidak mandiri secara finansial.

"Tetapi kami berusaha tetap mendampingi mereka agar mendapat keadilan dan orang yang melakukan kekerasan terhadapnya diproses secara hukum," pungkasnya.