Banggar MPR Nilai Pemotongan Anggaran Sejak Tahun 2019

Merdeka.com - Ketua Badan Penganggaran (Banggar) MPR Idris Laena, bersama pimpinan lainnya menyatakan pernyataan Wakil Ketua MPR Fadel Mohamad terkait polemik MPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah ungkapan Kekecewaan atas Sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak memenuhi undangan Pimpinan MPR untuk melaksanakan rapat konsultasi.

Hal itu disampaikan menanggapi klarifikasi Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastiwi yang memberikan jawaban atas pernyataan Fadel Mohamad.

Kata dia, tanggapan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa Sri Mulyani tidak hadir karena rapat dengan Presiden atau rapat dengan Badan Anggaran DPR hanya mengaburkan persoalan yang sebenarnya.

"Pimpinan MPR RI Dapat Memahami Kesibukan Menteri Keuangan dan Dengan Legowo Rapat tetap dilaksanakan. Maka dengan dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, rapat bersama Wakil Menteri keuangan telah menghasilkan beberapa kesimpulan rapat."

"Pada Kenyataannya,Kesimpulan yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi tersebut, tidak bisa dilaksanakan dengan alasan belum mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan RI," katanya dalam siaran tertulis, Rabu (1/12).

Lanjut dia, Pimpinan MPR, berinisiatif mengundang Menteri Keuangan untuk melaksanakan rapat konsultasi kembali 28 September 2021. Namun karena akan rapat dengan Badan Anggaran DPR, maka Sri Mulyani kembali batal hadir.

"Namun hingga saat ini, rapat di maksud tidak pernah terealisasi. Atas kejadian tersebut, MPR menganggap Menteri Keuangan terkesan tidak menghargai MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara.

"Terkait Dengan Pemotongan Anggaran yang Dialami oleh MPR RI, dalam Pandangan MPR RI, sama sekali tidak ada Kaitannya dengan refocusing akibat Covid-19," jelasnya.

Menurutnya, MPR mencatat bahwa anggaran telah mengalami pemotongan yang sistematis sejak tahun anggaran 2019 serta 2020

"Sebelum Covid 19 terjadi dan berlanjut pada Tahun Anggaran 2021 serta 2022," terangnya.

"Sehingga anggaran yang pada tahun 2018 sebesar Rp1 triliun lebih dipotong hingga hanya kurang lebih Rp660 miliar," sambungnya.

"Ironisnya, pemotongan anggaran yang sangat signifikan sejak tahun 2019 itu terjadi justru disaat kebutuhan anggaran MPR meningkat akibat penambahan jumlah Anggota MPR RI menjadi 711 orang," tuntasnya