Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Audit BPK soal Sumber Waras murni permintaan KPK

Audit BPK soal Sumber Waras murni permintaan KPK Rumah Sakit Sumber Waras. ©2016 Merdeka.com/ronauli

Merdeka.com - Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR menggelar rapat konsultasi tertutup bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (19/4). Kedatangannya anggota Komisi III DPR membahas kinerja BPK lima tahun terakhir, termasuk audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyebut hasil audit pembelian lahan Sumber Waras yang dilakukan BPK murni permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami juga di sini menjelaskan apa yang dilakukan BPK ini adalah berdasarkan permintaan dari KPK. Jadi audit yang hari ini membuat seolah-olah BPK tidak profesional itu bukan inisiatif dari BPK," ujar Desmond usai rapat konsultasi di gedung BPK, Jakarta, Selasa (19/4).

Desmond mengaku diperlihatkan langsung surat permintaan audit dari KPK untuk BPK. "Suratnya ditunjukkan ke kami atas permintaan KPK untuk dilakukan audit yang dilakukan oleh persoalan-persoalan RS Sumber Waras dengan tanah tersebut," jelas dia.

Sebelumnya, BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar akibat pembelian lahan RS Sumber Waras.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasil Audit Eksternal Dugaan Penggelapan Suami BCL, Polisi Sebut Kerugian Tak Sampai Rp6,9 M
Hasil Audit Eksternal Dugaan Penggelapan Suami BCL, Polisi Sebut Kerugian Tak Sampai Rp6,9 M

"Namun dari hasil audit besarannya tidak seperti itu. Lebih kecil daripada yang dilaporkan,” kata Bintoro

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua BPK Saat Ditanya soal Auditornya Minta Rp12 Miliar ke Kementan
Reaksi Ketua BPK Saat Ditanya soal Auditornya Minta Rp12 Miliar ke Kementan

Permintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
BPK Pernah Ungkap Masalah Pengelolaan Dana Tapera, Ini Detailnya
BPK Pernah Ungkap Masalah Pengelolaan Dana Tapera, Ini Detailnya

Dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.

Baca Selengkapnya
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi
Cerita KPK Temukan Penerbitan WTP di Kementerian Ada Unsur Korupsi

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri
Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri

KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

Baca Selengkapnya
KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar
KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya