Atasi Banjir, Mendagri Persilakan Daerah Gunakan Anggaran Belanja Tak Terduga

Jumat, 3 Januari 2020 19:54 Reporter : Supriatin
Atasi Banjir, Mendagri Persilakan Daerah Gunakan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendagri Tito Karnavian di Rakor Gabungan Membahas Karhutla. ©2019 Merdeka.com/Ronald Chaniago

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) untuk mitigasi bencana termasuk banjir.

"Pemerintah daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang sudah dianggarkan di pemda masing-masing dan juga bisa mengeluarkan dari dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA. Ada beberapa daerah yang SILPA-nya cukup tinggi atau signifikan," katanya di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/1).

"Dari pengalaman untuk BTT Jawa Barat dan Banten relatif kecil. Untuk itu saya minta jajaran pusat untuk membantu. Di DKI Jakarta BTT Rp233 miliar, di Jawa Barat Rp25 miliar, di Banten itu Rp45 miliar ya menurut saya relatif masih kecil tapi bisa menggunakan SILPA," tambah Tito.

Selain BTT, Tito mengatakan daerah-daerah terdampak bencana juga dapat menggunakan SILPA. Namun untuk pencairan SILPA, dibutuhkan persetujuan DPRD.

"Tinggal bantuan dari DPRD karena penggunaan SILPA harus mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing. DPRD tolong dapat juga memahami situasi masyarakat untuk mempermudah proses ini. Jangan sampai berlama-lama. Mungkin satu hari cukup dan setelah itu dapat dicairkan dan digunakan untuk kepentingan tanggap darurat yang sedang ditunggu masyarakat," ujar mantan Kapolri itu.

1 dari 1 halaman

Khusus untuk DKI Jakarta, dia menilai, Pemprov sebaiknya menggunakan BTT senilai Rp233 miliar lebih dulu. Sebelum nantinya memutuskan untuk menggunakan SILPA.

"Kalau Rp233 miliar itu harus darurat dulu baru bisa dicairkan atau digunakan. Tapi kalau SILPA-nya saya kira bisa tapi harus persetujuan DPRD. Makanya saya minta teman-teman di DPRD prosesnya harus cepat jangan sampai lama administrasi. Masyarakat menunggu kita, menunggu uluran tangan dari pemerintah," ungkapnya.

Kemendagri, menurut Tito, juga memberikan pelayanan untuk data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil).

"Karena ada jaringan Ditjen Dukcapil Kemendagri di provinsi kabupaten dan kota, saya sudah menginstruksikan kepada dirjen untuk membantu masyarakat semaksimal mungkin agar masyarakat mudah untuk memperoleh kembali kartu atau data kependudukan seperti KTP, Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan lain-lain secepatnya. Saya akan cek daerah-daerah yang kesiapan dukcapil ini sehingga masyarakat akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting tersebut," tutupnya. [fik]

Baca juga:
PKB Dirikan Dapur Umum dan Periksa Kesehatan Korban Banjir di Kampung Pulo
Menhub Budi Ingin Pembangunan Jalan Tol Terbebas dari Banjir
Perempatan Green Garden Masih Tergenang Banjir
Jurus Pemerintahan Jokowi Atasi Banjir Jakarta
Anies Sebut Wilayah Jakarta Terdampak Banjir Hanya 15 Persen

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini