Atas Pandemi Covid-19, Pemprov Jateng bakal Bentuk Satgas Jogo Tonggo

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bakal membuat satgas berbasis masyarakat yang disebut Satgas Jogo Tonggo di setiap RW. Satgas berbasis masyarakat ini memiliki semangat solidaritas masyarakat pedesaan yang selalu menjaga dan membantu dalam segala hal.

"Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungn dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa," ujar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Rabu (22/4).

Dia juga mengatakan, sebelum ini gerakan gotong royong juga terus digencarkan hingga pelosok wilayah Jateng. Namun saat ini dengan tajuk ‘Jogo Tonggo’ disertai instruksi dan koordinasi yang lebih tegas.

Penyiapan aturan ini pun diperkuat dengan masukan dari BNPB dan sejumlah pakar. Gerakan ini ungkapnya mencakup dua hal yakni pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan dan pemantauan warga.

"Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati walikota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinir," katanya.

Nantinya, Jogo Tonggo memiliki dua gerakan yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, dan pemantauan warga. Juga jaring pengaman ekonomi, yang terdiri dua hal. Pertama memastikan tidak ada satupun warga yang kelaparan selama wabah Corona. Kedua, mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik pasca wabah Corona.

Setiap Satgas Jogo Tonggo dipimpin ketua RW dibantu para ketua RT. Satgas ini beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan. Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan

"Maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor. Kabupaten sama provinsi siap mensupport dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan Pergub," terangnya.

Dirinya menilai, gerakan ini penting karena kemungkinan banjir pengangguran dan langkanya bahan makanan pasca COVID-19. Maka pemerintah mesti bergerak sampai pemerintahan level paling bawah.

"Sekarang mulai menanam dari sayur mayor hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing. Dipetakan potensinya, kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antar desa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi," jelas Ganjar.

Ganjar menegaskan, tidak ingin ada orang mati kelaparan terjadi di Jawa Tengah. Maka setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan. Jika ada yang kesusahan agar melapor ke Ketua RW untuk dicarikan solusi bersama.

Ganjar juga memikirkan keberlanjutan ekonomi pasca Corona. Dirinya meminta setiap desa menggunakan dana desa untuk membuat kegiatan usaha pemberdayaan masyarakat.

"Makanya kegiatan padat karya jangan semua fisik, tapi yang sifatnya berlanjut. Perikanan, peternakan, konveksi, kerajinan, atau kuliner. Agar tidak sekali kegiatan lalu selesai. Siapa tahu yang sekarang mudik tidak perlu kembali ke kota jika ekonominya sudah bagus dari pemberdayaan itu," jelasnya. (mdk/hrs)