Asupan Gizi hingga Jumlah Nakes Kurang Penyebab Angka Stunting di Daerah Masih Tinggi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan terdapat tiga provinsi di Indonesia yang diprediksi mengalami kenaikan angka stunting (kekerdilan).

"Permasalahan stunting menjadi tantangan kita bersama, prediksi angka stunting tahun 2020 yang lalu berdasarkan data Litbang Kemenkes yaitu sebesar 26,92 persen," kata Muhadjir dalam acara Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Tuberkulosis yang diikuti melalui Youtube Kemenko Official secara daring di Jakarta, Selasa (28/9).

Muhadjir menyebutkan, tiga daerah yang diprediksi mengalami kenaikan angka stunting adalah Sulawesi Barat sebesar 0,07, Nusa Tenggara Barat sebesar 0,3 dan Bangka Belitung sebesar 1,01.

Dia juga menyebutkan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 10 provinsi memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Beberapa provinsi itu yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Menurut dia, berdasarkan laporan kepala daerah yang diterima, tingginya angka stunting di daerah tersebut disebabkan oleh asupan gizi yang kurang pada anak, rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi serta rendahnya pendidikan orangtua, yang menyebabkan tidak memahami dengan baik tentang pola asuh anak.

"Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Apalagi di beberapa tempat itu, jumlah tenaga kesehatan terutama dalam hal ahli gizi yang bertugas memberikan pemahaman yang cukup tentang dan melakukan pemantauan perkembangan balita juga relatif kurang," ujar dia. Dikutip Antara.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan saat ini seluruh kabupaten atau kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia sedang memprioritaskan program percepatan penurunan stunting.

“Sekali lagi, tidak ada satu kabupaten atau kota pun yang tidak memprioritaskan program stunting,” tegas Hasto.

Hasto mengatakan selain 10 daerah yang telah disebutkan oleh Menko PMK, pihaknya turut menambahkan tiga daerah yang memiliki angka absolut tertinggi di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk dapat mengatasi permasalahan di daerah-daerah itu, pihak BKKBN mulai melakukan beberapa upaya seperti merevitalisasi posyandu di desa dan melakukan kerja sama bersama perguruan tinggi yang ada di sejumlah daerah.

Dia memberikan contoh, BKKBN telah melakukan kunjungan ke Universitas Tadulako di Palu dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk merealisasikan KKN (Kuliah Kerja Nyata) tematik yang terkait dengan stunting dalam program Merdeka Belajar. Terakhir Hasto menegaskan peran pemerintah daerah sangat besar dalam membantu melakukan aksi percepatan penurunan stunting karena tata pelaksanaannya yang telah disusun mulai dari tingkat pusat sampai ke desa.