AS disebut terapkan standar ganda akui Yerusalem ibu kota Israel

Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengecam keras keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel dan berencana memindahkan kedubesnya di kota tepi barat itu. Keputusan Trump itu dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Amerika Serikat dalam menghadirkan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina.

"Saya kira apa yang selama ini diduga-duga kalau banyak pihak di dunia ini bahwa masalah atau konflik Israel Palestina enggak selesai-selesai adalah karena adanya standar ganda dari AS dan negara besar di dunia," kata Din usai menjadi keynote speaker di Konferensi tentang Palestina di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Menurutnya, keputusan Trump itu akan merusak upaya perdamaian yang terus diupayakan negara-negara lain terhadap konflik Israel dan Palestina.

"Saya kira sedang dibahas opsi-opsi (penyelesaian) tadi yang bersifat moderat sebagai solusi tiba-tiba Presiden AS secara sepihak aksi Donald trump ini sangat-sangat sepihak," terangnya.

Din mengapresiasi sikap dari pemerintah Indonesia yang turut mengecam kebijakan Trump itu. Bahkan, dia memuji Menteri Luar negeri Retno L Marsudi yang menunjukkan sikap solidaritas kepada Palestina dalam forum Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang yang terlihat mengenakan syal berlambang Palestina.

Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang ingin membantu kemerdekaan Palestina dari penjajahan negara lain, termasuk Israel.

"Menlu RI Ibu Retno dengan memakai selempang Palestina pada kalimat pertama sebelum yang lain, sengaja memakai ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina," ujar Din.

Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini secara resmi mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam pidatonya di Gedung Putih.

"Hari ini kita akhirnya mengakui: Yerusalem adalah ibu kota Israel," kata Trump, seperti dilansir harian the New York Times, Kamis (7/12).

"Ini bukan hanya pengakuan dari kenyataan yang sudah ada, tapi juga hal yang harus dilakukan."

Pengakuan Trump ini mengakhiri kebijakan AS selama ini yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak Negeri Bintang Daud itu berdiri pada 1948.