Merdeka.com - Pemerintah dan DPRD Kota Bekasi menggelar rapat paripurna pengesahan APBD 2020 pada tengah malam tadi atau memasuki batas akhir pengesahan sesuai peraturan dalam negeri (Kemendagri) pada 30 November 2019.

Nilai APBD Kota Bekasi tahun 2020 yang disepakati Rp5,82 triliun. Setelah ditetapkan, draft APBD akan diserahkan ke Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum diundangkan dan bisa dipakai efektif mulai Januari 2020 mendatang.

APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp3,01 triliun, sumbernya pajak daerah Rp2,12 triliun, retribusi daerah Rp164,14 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp21,62 miliar dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp710,64 miliar.

Pendapatan di luar itu ada dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp1,66 triliun terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp152,93 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp1,26 triliun dan dana alokasi khusus Rp243,97 miliar.

Kemudian pendapatan bersumber dari pendapatan daerah yang sah Rp1,14 triliun berupa dana bagi hasil pajak di Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya Rp804,58 miliar, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp342,34 miliar.

Sementara itu belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp2,68 triliun terdiri dari gaji pegawai Rp2,25 triliun, hibah Rp135,10 miliar, bantuan sosial Rp101,24 miliar, belanja subsidi Rp6 miliar, belanja bantuan keuangan Rp33,82 miliar dan belanja tidak terduga Rp153 miliar.

Sedangkan, belanja langsung dialokasikan Rp3,11 triliun yang terdiri dari penunjang urusan Rp817,08 miliar dan belanja langsung urusan Rp2,3 triliun. Kondisi pendapatan dan belanja tersebut terdapat surplus anggaran sebesar Rp25 milyar yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp25 miliar.

Kesepakatan Bersama

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, kesempatan ini melalui jalan panjang sesuai mekanisme penyusunan APBD. Tahapan dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota.

Selain itu juga melalui aspirasi dari anggota dewan dalam kegiatan reses atau ketika bertemu dengan konstituennya.

"Penyusunan sejak Mei lalu, kemudian dilanjutkan KUAPPAS, dan terakhir RAPBD," kata Rahmat.

Paripurna ini dimulai pukul 22.00 dan baru selesai pukul 01.00 WIB.