Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

APBD 2019, Bupati Anas Sebut Pendapatan Daerah Terealisasi 97 %, Belanja Daerah 92 %

APBD 2019, Bupati Anas Sebut Pendapatan Daerah Terealisasi 97 %, Belanja Daerah 92 % Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Sampaikan Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Dalam laporan tersebut, diketahui belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp 3,213 triliun atau setara 92,02 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,283 triliun.

Hal ini disampaikan Bupati Anas dalam sidang paripurna DPRD Banyuwangi yang digelar secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (6/7/2020), sebagai bentuk penerapan physical distancing di tengah pandemi covid-19.

Wakil ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus dan Ruliyono, bersama 14 anggota asal 7 fraksi di DPRD mengikuti rapat di kantor dewan. Sedangkan Bupati Anas bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti rapat dari aula Rempeg Jogopati kantor Pemkab Banyuwangi.

Rapat paripurna juga diikuti puluhan anggota dewan dari kediaman masing-masing. Serta kepala OPD yang lain, camat, dan kepala desa (kades)/ lurah dari kantor masing-masing.

Disampaikan Anas, belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar 92,02 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,283 triliun. Ini setara dengan Rp. 3,213 triliun.

bupati banyuwangi abdullah azwar anas sampaikan nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2019Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Sampaikan Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019. ©2020 Merdeka.com

Adapun rinciannya, belanja operasi sebesar Rp 2,879 triliun, belanja modal senilai Rp 529,542 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 295,756 miliar. Sementara transfer daerah terealisasi sebesar Rp. 403,568 milyar.

"Sisa dari pos belanja yang tidak terserap merupakan hasil efisiensi yang dilakukan daerah. Apalagi sekarang proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara lelang elektronik, sehingga tercipta efisiensi," jelas Anas.

Berikutnya, untuk pendapatan daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 3,143 triliun atau 97,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,218 triliun atau sebesar . Pendapatan daerah tahun 2019 itu, antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 495,691 miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 517,576 miliar.

"Secara kinerja dari sisi perolehan PAD kami nilai positif karena mengalami peningkatan. Dari yang sebesar Rp. 450,6 miliar pada tahun 2018, kini meningkat menjadi Rp 495,6 miliar di tahun 2019," kata Anas.

Pendapatan daerah 2019, lanjut Anas, juga berasal dari transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan sebesar Rp. 2,526 triliun, dana penyesuaian senilai Rp. 271,891 miliar, dana transfer dari provinsi sebesar Rp. 243,928 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 126,505 miliar.

"Jika dihitung, per 31 Desember 2019 kita mengalami surplus realisasi sebesar Rp.121,966 miliar. Surplus ini terjadi lantaran kita bisa melakukan efisiensi pada pos belanja daerah," terang Anas.

Selanjutnya pada pos pembiayaan daerah, Anas menyebut penerimaan pembiayaan netto tahun 2019 sebesar Rp. 65,113 miliar. "Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada 2019 sebesar Rp 187,80 miliar," pungkasnya.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Baca Selengkapnya
ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik
ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik

ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.

Baca Selengkapnya
Anggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun
Anggaran untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS Nyaris Rp100 Triliun

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Anies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar
Anies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar

Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Pedagang Pasar Angso Duo Jambi, Anies Janji Bereskan Harga Sembako Jika jadi Presiden
Kunjungi Pedagang Pasar Angso Duo Jambi, Anies Janji Bereskan Harga Sembako Jika jadi Presiden

Anies menilai sejumlah komoditas bahan pokok memang meningkatkan. Dampaknya, pendapatan atau omzet pedagang turun.

Baca Selengkapnya
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya