Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota Komisi IX DPR Ingin PB IDI Punya Dewan Pengawas

Anggota Komisi IX DPR Ingin PB IDI Punya Dewan Pengawas Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menginginkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memiliki Dewan Pengawas. Dewan ini nantinya bertugas mengawasi dan memberikan penilaian terhadap IDI.

Menurut Irma, IDI sebagai organisasi independen bukan berarti tidak bisa memiliki Dewan Pengawas.

"Kalau tidak ada Dewan Pengawas, tidak ada yang memberikan penilaian kepada IDI. Karena tidak ada yang memberikan penilaian mereka menjadi arogansi, ya mau-maunya sendiri," katanya, Selasa (19/4).

Menurut Irma, Dewan Pengawas bisa diisi oleh orang yang mewakili pemerintah seperti Menteri Kesehatan. Atau setidaknya orang tersebut mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan.

"Kalau itu dilakukan, saya yakin IDI tidak akan seperti ini, arogan," ucapnya.

Reaksi PB IDI

Juru Bicara PB IDI, Beni Satria mengatakan rencana pembentukan Dewan Pengawas sudah dibahas sejak 2013, namun tidak mencapai kesepakatan. Rencana tersebut kembali dibahas pada 2015 hingga Muktamar XXXI yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada 22 hingga 25 Maret 2022.

"Jadi persoalan Dewan Pengawas sebenarnya sudah didiskusikan jauh hari sebelum Muktamar 2015," katanya.

Menurut Beni, pembentukan Dewan Pengawas bukan keputusan pribadi Ketua Umum PB IDI. Melainkan harus disepakati bersama para IDI cabang hingga wilayah dalam Muktamar.

"Pada prinsipnya, IDI siap untuk siapa saja yang menjadi Dewan Pengawas agar kegiatan-kegiatan organisasi PB IDI itu tidak pernah difitnah atau dicurigai yang tidak pernah dilakukan," tegasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi IX DPR Minta Undip dan RS Kariadi Cegah Perundungan Dokter PPDS
Komisi IX DPR Minta Undip dan RS Kariadi Cegah Perundungan Dokter PPDS

Menurut Irma, lulusan PPDS yang menjadi pelaku perundungan akan memunculkan pola pragmatis yang berdampak terhadap pasien.

Baca Selengkapnya
Soal Ide Dewan Pertimbangan Agung di Pemerintahan Prabowo, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Loh
Soal Ide Dewan Pertimbangan Agung di Pemerintahan Prabowo, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Loh

DPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.

Baca Selengkapnya
Iriana Acungkan Dua Jari, PDIP: Mobil Negara Enggak Boleh buat Kampanye
Iriana Acungkan Dua Jari, PDIP: Mobil Negara Enggak Boleh buat Kampanye

Menyusul aksi Iriana yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Kepresidenan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung

DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Kecewa Respons Istana Hadapi Petisi dan Kritik Akademisi: Jangan Ditarik ke Politik
Cak Imin Kecewa Respons Istana Hadapi Petisi dan Kritik Akademisi: Jangan Ditarik ke Politik

Petisi tersebut sebagai pengingat yang isinya adalah agenda perubahan tanpa sengaja sama iramanya.

Baca Selengkapnya
Puan Imbau Anggota Dewan Untuk Selalu Sempurnakan Praktik Berdemokrasi
Puan Imbau Anggota Dewan Untuk Selalu Sempurnakan Praktik Berdemokrasi

Puan mengimbau anggota dewan agar dapat bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas.

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Propam Polri Periksa Iptu Rudiana di Kasus Vina Cirebon
Komisi III DPR Minta Propam Polri Periksa Iptu Rudiana di Kasus Vina Cirebon

Dede mengaku terpaksa memberikan keterangan palsu karena takut dengan ancaman Iptu Rudiana

Baca Selengkapnya