Anggota Komisi IX DPR Ingin PB IDI Punya Dewan Pengawas
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menginginkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memiliki Dewan Pengawas. Dewan ini nantinya bertugas mengawasi dan memberikan penilaian terhadap IDI.
Menurut Irma, IDI sebagai organisasi independen bukan berarti tidak bisa memiliki Dewan Pengawas.
"Kalau tidak ada Dewan Pengawas, tidak ada yang memberikan penilaian kepada IDI. Karena tidak ada yang memberikan penilaian mereka menjadi arogansi, ya mau-maunya sendiri," katanya, Selasa (19/4).
-
Siapa ketua umum IDI yang pertama? Dalam Muktamar IDI tersebut, Sarwono Prawirohardjo terpilih menjadi Ketua Umum IDI yang pertama.
-
Bagaimana IDI dibentuk? Sampai akhirnya pada 22-25 September 1950 Muktamar pertama Ikatan Dokter Indonesia (MIDI) pun digelar di kawasan Deca Park dan akhirnya diresmikan pada bulan Oktober.
-
Kenapa Hari Dokter Nasional bertepatan dengan berdirinya IDI? Hari Dokter Nasional bertepatan dengan berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Dimana IDI Kaltim berada? IDI di Kalimantan Timur (Kaltim) menempati peringkat empat secara nasional.
-
Dimana PDRI dibentuk? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
Menurut Irma, Dewan Pengawas bisa diisi oleh orang yang mewakili pemerintah seperti Menteri Kesehatan. Atau setidaknya orang tersebut mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan.
"Kalau itu dilakukan, saya yakin IDI tidak akan seperti ini, arogan," ucapnya.
Reaksi PB IDI
Juru Bicara PB IDI, Beni Satria mengatakan rencana pembentukan Dewan Pengawas sudah dibahas sejak 2013, namun tidak mencapai kesepakatan. Rencana tersebut kembali dibahas pada 2015 hingga Muktamar XXXI yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh pada 22 hingga 25 Maret 2022.
"Jadi persoalan Dewan Pengawas sebenarnya sudah didiskusikan jauh hari sebelum Muktamar 2015," katanya.
Menurut Beni, pembentukan Dewan Pengawas bukan keputusan pribadi Ketua Umum PB IDI. Melainkan harus disepakati bersama para IDI cabang hingga wilayah dalam Muktamar.
"Pada prinsipnya, IDI siap untuk siapa saja yang menjadi Dewan Pengawas agar kegiatan-kegiatan organisasi PB IDI itu tidak pernah difitnah atau dicurigai yang tidak pernah dilakukan," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Irma, lulusan PPDS yang menjadi pelaku perundungan akan memunculkan pola pragmatis yang berdampak terhadap pasien.
Baca SelengkapnyaDPA ini diusulkan diisi oleh mantan presiden-wakil presiden, salah satunya Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenyusul aksi Iriana yang mengacungkan dua jari dari dalam mobil Kepresidenan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.
Baca SelengkapnyaPetisi tersebut sebagai pengingat yang isinya adalah agenda perubahan tanpa sengaja sama iramanya.
Baca SelengkapnyaPuan mengimbau anggota dewan agar dapat bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas.
Baca Selengkapnya291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca SelengkapnyaDede mengaku terpaksa memberikan keterangan palsu karena takut dengan ancaman Iptu Rudiana
Baca Selengkapnya