Anggota DPR sebut rumah dinas aset negara, bisa dimanfaatkan buat keperluan lain

Merdeka.com - Wacana penggantian rumah dinas anggota parlemen dengan uang sewa terus bergulir. Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Fraksi NasDem, Ahmad HM Ali menilai penggantian rumah dinas dengan uang sewa sesungguhnya lebih pada menghitung efektivitas.

Dia tak memungkiri hampir 80 persen anggota DPR tidak menempati rumah dinas tersebut. Menurutnya, mereka bahkan lebih memilih menyewa rumah dan apartemen.

"Soal jumlah yang tidak pakai itu BURT mungkin yang lebih tahu," katanya, Minggu (29/4).

Menurutnya, pembiayaan rumah dinas setiap tahunnya tak sedikit harus ditanggung negara. Padahal, kata dia, negara bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain jika rumah diperuntukan untuk anggota DPR tersebut tak digunakan.

"Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. Bisa saja dong (diambil alih negara) dan itu jauh lebih bermanfaat. Apa lagi aturannya ada," katanya.

Dia mengatakan banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah tersebut. Namun yang paling mendasar adalah soal efektivitas karena posisi rumah dinas yang berada di pusat kemacetan. Kendati jarak antara rumah dinas itu dengan kantor DPR tidak begitu jauh, kemacetan berdampak pada efektivitas perjalanan anggota dewan.

"Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri," ucap Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu.

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni menilai keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuatnya enggan untuk menempati fasilitas negara tersebut.

"Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting," ujar Sahroni.

Menurutnya, dengan penggantian uang sewa, anggota DPR dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif.

"Negara juga bisa memanfaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya," katanya.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Wacana itu menurutnya telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

"Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/4) lalu.

Bamsoet berpendapat uang pengganti tunjangan lebih murah dibanding ongkos pemeliharaan rumah dinas. Rumah dinas dikemukankannya juga terkadang dirasakan tidak layak oleh anggota DPR yang memiliki keluarga besar.