Anggota DPR minta KPK tak tebang pilih usut korupsi reklamasi
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Menurut Dasco, KPK harus mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini agar tidak terkesan tebang pilih.
"Kita ingin KPK mengungkap kasus ini terang benderang. Kan sudah ada swasta dan anggota DPRD yang terlibat, cek apa ada eksekutif juga yang terlibat supaya tidak terkesan tebang pilih," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Dasco mengatakan DPR menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK. DPR mendorong agar KPK bisa membuahkan hasil dalam waktu dekat.
"Kami dorong terus KPK untuk ungkap kasus ini," tandasnya.
KPK sudah menetapkan anggota DPRD DKI M Sanusi dan bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja terkait kasus suap terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK mengakui praktik korupsi seperti memberikan gratifikasi dan menyuap saat berurusan dengan pemerintah atau penegak hukum masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca SelengkapnyaKPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.
Baca SelengkapnyaDia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca Selengkapnya