Merdeka.com - Perkumpulan alumni GMNI dan PMII bergabung untuk melakukan pengawasan penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka menyebut kartu PKH sebagai kartu Pilkada.

"Kritik dari kami, program PKH dari pemerintah ternyata ditunggangi untuk kepentingan partisan bagi Pilkada Jawa Timur. Kartu PKH jadi identik dengan kartu Pilkada," kata Abdul Hamid, Ketua JAMPI yang melakukan jumpa pers dengan FAM GMNI di Surabaya, Kamis (26/4).

Respon para aktivis muda itu muncul pasca laporan warga di Lamongan pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Bahwa pembagian kartu PKH yang sebesar kartu ATM disertai pemberian stiker Pasangan Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.

"PKH yang menjadi realisasi Nawacita Presiden Jokowi untuk mengatasi kemiskinan, jangan dikotori oleh nafsu kekuasaan jangka pendek," kata Billy Abu Ja’far, dari FAM GMNI Jawa Timur.

Dalam jumpa pers itu, JAMPI dan FAM GMNI meminta Menteri Sosial Idrus Marham untuk turun tangan mengontrol pelaksanaan PKH dan menstop kepentingan partisan yang menunggangi.

"Menteri Sosial harus turun tangan. Pemerintah pusat harus mengawasi pelaksanaan PKH di Jawa Timur. Jangan ditunggangi untuk kepentingan cari suara bagi Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur," kata Abdul Hamid.

Idrus Marham adalah kader Partai Golkar. Ia menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mundur karena maju dalam Pilkada Jawa Timur.

Sedang Partai Golkar adalah salah satu dari koalisi parpol pengusung Khofifah-Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur. "Masyarakat penerima PKH punya kebebasan memilih yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Mereka jangan diimingi PKH atau diintimidasi tidak akan cair jika tidak memilih paslon tertentu," katanya.

Untuk itu, JAMPI dan FAM GMNI akan membentuk Posko Pengaduan Masyarakat dan Pembentukan Satgas Penanggulangan atas pelaksanaan PKH di Jawa Timur.