Aliansi Mahasiswa Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta Penculikan Aktivis
Merdeka.com - Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli HAM (Ampuh) Ahmad Nabil Bintang menilai, pembentukan Tim Pencari Fakta Independen untuk kasus penculikan aktivis tahun 1998, dinilai merupakan langkah konkret yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya. Nantinya tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai penyelesaian kasus penghilangan aktivis tersebut.
"Presiden di masa sebelumnya sudah 20 tahun belum juga bisa menuntaskan kasus penculikan aktivis ini. Padahal sudah jelas ada Tim Mawar dari Kopassus yang sudah divonis bersalah, padahal dalam militer tidak ada anak buah yang bergerak sendiri tanpa perintah Komandan. Jika di akhir periodenya Jokowi bisa menuntaskan kasus ini, maka akan menjadi legacy bagi Jokowi, dan ini bisa dimulai dengan pembentukan Tim Pencari Fakta Independen," kata Nabil yang juga Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Rabu (16/1).
Sementara itu, Wakil Koordinator Ampuh Habibullah menilai, pembentukan tim independen penting, mengingat sebentar lagi akan ada pemilihan umum untuk memilih calon presiden periode 2019-2024. Hal ini juga sekaligus sebagai pembuktian bahwa Jokowi benar-benar serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dua puluh tahun lalu.
"Saya berharap Jokowi benar-benar serius menyelesaikan kasus ini. Karena ini untuk keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya korban dan keluarga korban penculikan," tutur Habibullah.
Rencananya Ampuh akan mendatangi Markas TKN Jokowi Maruf untuk menyampaikan tuntutan pembentukan tim pencari fakta pada debat perdana besok malam. "Salah satu Paslon kan diduga terlibat, jadi harus diusut apakah benar? Jika benar masa kita rela dipimpin oleh seorang penculik dan pembunuh rakyat yang akan dipimpinnya sendiri, jika tidak benar kan namanya bisa dibersihkan," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaMaruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya