Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alexander Marwata Akui Sistem Pengawasan di KPK Rawan, Ada Laporan Korupsi di Kementan Mandek Tiga Tahun

Alexander Marwata Akui Sistem Pengawasan di KPK Rawan, Ada Laporan Korupsi di Kementan Mandek Tiga Tahun

Alexander Marwata Akui Sistem Pengawasan di KPK Rawan, Ada Laporan Korupsi di Kementan Mandek Tiga Tahun

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada saat membahas mengenai sistem monitoring di KPK yang dianggap rawan baginya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ada yang sejak tahun 2020. Laporan tersebut mangkrak di KPK hingga 3 tahun lama.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta pada saat membahas mengenai sistem monitoring di KPK yang dianggap rawan baginya.

"Ada titik rawan di KPK itu menyangkut pengawasan atau monitoring penanganan perkara," kata Alex dikutip Selasa (28/11).

Alexander Marwata Akui Sistem Pengawasan di KPK Rawan, Ada Laporan Korupsi di Kementan Mandek Tiga Tahun

Pengawasan dimaksud Alex itu merujuk pada saat penanganan perkara dugaan korupsi di Kementan yang telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono sebagai tersangka.

Syahrul Yasin Limpo diduga melakukan pungutan liar terhadap pegawai Kementan untuk digunakan kebutuhan pribadi.<br>

Syahrul Yasin Limpo diduga melakukan pungutan liar terhadap pegawai Kementan untuk digunakan kebutuhan pribadi.

Alex mengaku awalnya tidak mengetahui ada aduan masyarakat masuk ke KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementan sejak 2020.

"Ada laporan dari masyarakat kepada KPK perkara Kementan pada saat kami mendalami perkara yang kemudian kami tetapkan tersangka pemerasan. Kami betul-betil 'blank' bahwa kalau tahun 2020 itu ada laporan masyarakat," beber Alex.

Alex mengaku awalnya tidak mengetahui ada aduan masyarakat masuk ke KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementan sejak 2020.

Singkat cerita, laporan itu baru diproses oleh lembaga antirasuah pada tahun 2023 dengan menerbitkan Surat perintah penyelidikan (Sprindik).

"Dan ternyata pimpinannya juga sudah mendisposisi, melakukan penyelidikan. Tapi ternyata juga itu tidak ditindaklanjuti, baru kemarin-kemarin kita perintahkan untuk diperintahkan sprinlidik," ujar Alex.

"Artinya apa? dari tahun 2020 sampai 2023, 3 tahun (didiamkan). Nah ini kurang termonitor dengan baik dan pimpinan tidak punya alat untuk memonitor disposisi pimpinan ditindaklanjuti atau tidak," tambah Alex.

Menurut Alex, bukan hanya pengaduan masyarakat.

Alex mengungkap laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke KPK juga sempat didiamkan terkait kasus korupsi di Kementan. Di sisi lain, pimpinan KPK telah mengatensi laporan itu.

"Termasuk laporan PPATK, banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan, 'lakukan penyelidikan, lakukan penyelidikan', apakah itu dilakukan atau tidak, kita tidak punya alat monitoring," ucap Alex.

Pimpinan KPK Alexander Marwata Jawab Ancaman Somasi NasDem
Pimpinan KPK Alexander Marwata Jawab Ancaman Somasi NasDem

NasDem mengancam somasi Alexander Marwata buntut temuan aliran dana korupsi Syahrul Yasin Limpo ke partainya.

Baca Selengkapnya
Alexander Marwata: Bukan Pimpinan KPK yang Bertemu Tahanan Korupsi, tapi Perwira TNI Aktif
Alexander Marwata: Bukan Pimpinan KPK yang Bertemu Tahanan Korupsi, tapi Perwira TNI Aktif

Saat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Blak-Blakan Abraham Samad Soal Sistem KPK Diobrak-abrik Pimpinan
Blak-Blakan Abraham Samad Soal Sistem KPK Diobrak-abrik Pimpinan

Sistem yang ada di sana (KPK) diobrak-abrik oleh pimpinan KPK makanya saya menganggap hebat ini karena dia bisa mengubah sistem.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Geledah Kantor Kemenaker Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI
KPK Geledah Kantor Kemenaker Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI

KPK juga menggeledah sebuah rumah di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9, Bekasi, Jawa Barat

Baca Selengkapnya
Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK Terkait Polemik Kasus Kepala Basarnas
Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK Terkait Polemik Kasus Kepala Basarnas

Apa kesalahan Alexander Marwata sehingga dilaporkan ke Dewas KPK?

Baca Selengkapnya
KPK Bakal Panggil Cak Imin Besok, Begini Reaksi NasDem
KPK Bakal Panggil Cak Imin Besok, Begini Reaksi NasDem

KPK akan memanggil Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI

Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango Ingin Tegakkan Sistem Kolektif Kolegial di KPK
Nawawi Pomolango Ingin Tegakkan Sistem Kolektif Kolegial di KPK

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan akan menerapkan sistem kerja kolektif kolegial di lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker
KPK Geledah Rumah Politikus PKB Cari Bukti Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker

KPK belum bersedia memberikan keterangan lengkap terkait penggeledahan

Baca Selengkapnya
Reaksi Anies soal Cak Imin Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI
Reaksi Anies soal Cak Imin Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI

Anies menilai Cak Imin justru membantu KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Baca Selengkapnya
Baca Juga