Alasan Pemerintah & DPR Rapat Tertutup Bahas Klaster Tenaga Kerja Perppu Cipta Kerja

Merdeka.com - Komisi IX DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Rapat itu berlangsung kurang lebih tiga jam.

Menteri Ida menjelaskan rapat tertutup ini membahas terkait klaster ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta kerja.

"Jadi, mereka (Komisi IX) minta dijelaskan tentang klaster ketenagakerjaan yang ada dalam Perppu 2/2022," ujar Ida usai rapat di DPR, Rabu (11/1).

Komisi IX DPR RI menyarankan agar pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja lebih banyak mengedepankan dialog dan diskusi. Komisi IX juga meminta penjelasan aturan mengenai pengupahan dan outsourcing.

"Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yaitu PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing," ujar Ida.

Politikus PKB ini berkilah rapat dilakukan tertutup karena pembahasan tidak merepresentasikan sikap DPR secara resmi. Apalagi yang dibahas hanya klaster ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja.

"Jadi karena ini kan belum representasi DPR untuk menjelaskan, ya saya tertutup saja karena ini hanya khusus pada klaster ketenagakerjaan," ujar Ida.

"Nanti pada saatnya, DPR akan mengundang pemerintah untuk memberikan penjelasan secara keseluruhan tentang Perppu," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, rapat tertutup merupakan permintaan Menteri Ida. Rapat diminta tertutup agar tidak salah tangkap oleh publik atas Perppu Cipta Kerja yang dijelaskan Ida.

"Kalau misalnya dibuat terbuka, sampai salah menjelaskan kebijakan kementerian lain kan enggak enak nantinya," jelas Charles.

Anggota dewan yang hadir meminta Ida agar bisa berkomunikasi dengan publik lebih baik. Serta melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menjelaskan hal-hal yang banyak ditentang publik.

"Dan juga ada komunikasi yang lebih intens kepada stakeholder termasuk serikat pekerja. Sehingga berbagai kekhawatiran, kegundahan masyarakat dari serikat pekerja itu bisa dijawab detail oleh pemerintah," ujar Charles.