Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alasan Pemerintah & DPR Rapat Tertutup Bahas Klaster Tenaga Kerja Perppu Cipta Kerja

Alasan Pemerintah & DPR Rapat Tertutup Bahas Klaster Tenaga Kerja Perppu Cipta Kerja Menaker Ida. istimewa ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi IX DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Rapat itu berlangsung kurang lebih tiga jam.

Menteri Ida menjelaskan rapat tertutup ini membahas terkait klaster ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta kerja.

"Jadi, mereka (Komisi IX) minta dijelaskan tentang klaster ketenagakerjaan yang ada dalam Perppu 2/2022," ujar Ida usai rapat di DPR, Rabu (11/1).

Komisi IX DPR RI menyarankan agar pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja lebih banyak mengedepankan dialog dan diskusi. Komisi IX juga meminta penjelasan aturan mengenai pengupahan dan outsourcing.

"Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yaitu PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing," ujar Ida.

Politikus PKB ini berkilah rapat dilakukan tertutup karena pembahasan tidak merepresentasikan sikap DPR secara resmi. Apalagi yang dibahas hanya klaster ketenagakerjaan dalam Perppu Cipta Kerja.

"Jadi karena ini kan belum representasi DPR untuk menjelaskan, ya saya tertutup saja karena ini hanya khusus pada klaster ketenagakerjaan," ujar Ida.

"Nanti pada saatnya, DPR akan mengundang pemerintah untuk memberikan penjelasan secara keseluruhan tentang Perppu," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, rapat tertutup merupakan permintaan Menteri Ida. Rapat diminta tertutup agar tidak salah tangkap oleh publik atas Perppu Cipta Kerja yang dijelaskan Ida.

"Kalau misalnya dibuat terbuka, sampai salah menjelaskan kebijakan kementerian lain kan enggak enak nantinya," jelas Charles.

Anggota dewan yang hadir meminta Ida agar bisa berkomunikasi dengan publik lebih baik. Serta melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menjelaskan hal-hal yang banyak ditentang publik.

"Dan juga ada komunikasi yang lebih intens kepada stakeholder termasuk serikat pekerja. Sehingga berbagai kekhawatiran, kegundahan masyarakat dari serikat pekerja itu bisa dijawab detail oleh pemerintah," ujar Charles.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
image Rekomendasi
Jokowi Respons Kritik Anies soal Transparansi Program Strategis Nasional

Jokowi Respons Kritik Anies soal Transparansi Program Strategis Nasional

Jokowi dengan santai menjawab kritik transparansi PSN yang disampaikan Anies.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP

Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP

Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Ilmuwan Ini Pastikan Lubang Hitam di Luar Angkasa Berputar

Ilmuwan Ini Pastikan Lubang Hitam di Luar Angkasa Berputar

Berikut adalah penjelasan dua ilmuwan yang berhasil mengamati lubang hitam M87.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Putri Cantik Novita Angie Jatuh di Eskalator dan Dilarikan ke RS, Begini Kondisinya

Putri Cantik Novita Angie Jatuh di Eskalator dan Dilarikan ke RS, Begini Kondisinya

Kabar kurang sedap datang dari presenter Novita Angie. Putri cantiknya yang bernama Jemima Jasmine Hardi Rajasa atau kerap disapa Jema jatuh di eskalator.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Kebiasaan 5 Ilmuwan Ini Mulai dari Berjudi hingga Koleksi Batu Bertuah, Berikut Sosoknya

Kebiasaan 5 Ilmuwan Ini Mulai dari Berjudi hingga Koleksi Batu Bertuah, Berikut Sosoknya

Selain ilmuwan jempolan, sosok ini ternyata punya kebiasaan di luar dugaan banyak orang.

Baca Selengkapnya icon-hand
Daftar 24 Lokasi Parkir dengan Tarif Tertinggi untuk Mobil Tak Lolos Uji Emisi

Daftar 24 Lokasi Parkir dengan Tarif Tertinggi untuk Mobil Tak Lolos Uji Emisi

Tarif tertinggi atau tarif disinsentif bagi kendaraan roda empat yang tidak lolos atau belum melakukan uji emisi.

Baca Selengkapnya icon-hand
Raup Cuan 'Street Food' Jelang Senja di Depan Stasiun Sudirman

Raup Cuan 'Street Food' Jelang Senja di Depan Stasiun Sudirman

Geri telah berjualan cendol durian di Jl. Blora Sudirman sejak bulan Maret 2023.

Baca Selengkapnya icon-hand
Nestapa Warga Kampung Bayam, Dijanjikan Anies  Hingga Digusur Heru untuk Pildun U-17

Nestapa Warga Kampung Bayam, Dijanjikan Anies Hingga Digusur Heru untuk Pildun U-17

Waktu berjalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara pun menawarkan warga untuk pindah ke rumah susun lain.

Baca Selengkapnya icon-hand
Viral Potret Terbaru Tembok Raksasa Pembatas Laut dan Daratan di Jakarta Bocor, Warga Waswas

Viral Potret Terbaru Tembok Raksasa Pembatas Laut dan Daratan di Jakarta Bocor, Warga Waswas

Ada sisi tembok lain yang retak. Retakan tersebut terdapat air laut yang keluar. Kondisi ini semakin membuat warga waswas.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ada di Tengah Laut Jakarta, Mercusuar Ini Jadi Tanda Pasukan Inggris Bawa 11 Ribu Pasukan

Ada di Tengah Laut Jakarta, Mercusuar Ini Jadi Tanda Pasukan Inggris Bawa 11 Ribu Pasukan

Di sekitar mercusuar inilah 212 tahun lalu pasukan Inggris pertama kali mendarat di Batavia.

Baca Selengkapnya icon-hand
Geledah Kantor Mentan Syahul Yasin Limpo, KPK Temukan Bukti Elektronik dan Dokumen

Geledah Kantor Mentan Syahul Yasin Limpo, KPK Temukan Bukti Elektronik dan Dokumen

Dokumen dan barang bukti elektronik itu diduga kuat berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani KPK.

Baca Selengkapnya icon-hand
MA Kabulkan Uji Materi Peraturan KPU, Eks Koruptor Baru Bisa Nyaleg 5 Tahun Setelah Jalani Pidana

MA Kabulkan Uji Materi Peraturan KPU, Eks Koruptor Baru Bisa Nyaleg 5 Tahun Setelah Jalani Pidana

Kedua pasal itu dapat mengeliminir keharusan para terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara untuk bisa nyaleg.

Baca Selengkapnya icon-hand