Alasan Megawati Tak Tunjuk Plt Sekjen PDIP Usai Hasto Kristiyanto Ditahan KPK
KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2) kemarin
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal untuk menggantikan Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
"Ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjukkan Plt Sekjen (mengganti Hasto Kristiyanto)," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Kamis (20/2).
Dia mengatakan, tidak adanya penunjukkan Plt Sekjen PDIP karena komando dikendalikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, semua kader partai berlambang banteng moncong putih di Parlemen harus menunggu instruksi Megawati.
"Karena fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP partai," ujarnya.
Minta Semua Kader PDIP Solid
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy meminta kepada seluruh kader tetap solid di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Dia juga meminta seluruh jajaran dan simpatisan partai berlambang banteng moncong putih tetap tenang menyikapi penahanan Hasto oleh KPK.
“Kepada seluruh kader, keluarga besar PDI Perjuangan kami minta tetap tenang dan solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny.
Dia juga menegaskan seluruh kegiatan dan aktivitas PDIP kini dipegang langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum," jelasnya.
Penahanan Hasto Dikendalikan Pihak Luar KPK
PDIP menduga penahanan Hasto oleh KPK pada Kamis (20/2) kemarin karena ada intervensi dari pihak luar lembaga antirasuah. Ronny Talapessy menilai intervensi itu masuk lewat penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti.
AKBP Rossa merupakan penyidik KPK yang berasal dari Polri yang kini dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Dugan kami kuat penahanan ini dikendalikan oleh pihak di luar KPK dengan menggunakan tangan AKBP Rossa di KPK," ungkap Ronny.
Ronny lalu menyinggung pernyataan komisioner KPK bahwa ada penyidik yang memiliki loyalitas ganda. Penyidik itu tidak hanya mematuhi perintah pimpinan KPK tapi juga pimpinan institusi asalnya.
"Dugaan ini punya dasar yang kuat mengingat komisioner KPK sendiri ketika itu mengakui mengalami kesulitan dengan para penyidik yang memiliki loyalitas ganda," sambungnya.