Akhirnya Jokowi Buka Suara soal Joni Pemanjat Tiang Bendera Tak Lolos Seleksi TNI, Begini Katanya

Brigjen TNI Joao Xavier mengaku siap membina Joni si pemanjat tiang bendera untuk jadi prajurit TNI.

Joni membawa tas serta di tangannya terdapat dua buah pensil serta satu alat peruncing dan penghapus.

Atas kegigihannya, Joni diundang ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Pratikno menyebut, ada parameter tertentu untuk agar orang bisa lulus pada seleksi TNI. Meski demikian, pihaknya akan mengecek perihal Joni yang tidak lulus.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menanggapi perihal Joni Ande Kala alias Bocah Merah Putih yang pernah viral karena memanjat tiang bendera tidak lulus seleksi

Joni Ande Kala tunjukkan 'surat sakti' yang pernah diberikan Panglima TNI.

Joni viral setelah memanjat tiang bendera saat HUT RI di NTT beberapa waktu lalu.

Terungkap, Joni ternyata memiliki kehidupan yang dekat dengan anggota TNI.

Atas kegigihannya, Joni diundang ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi

Joni, bocah pemanjat tiang bendera saat HUT RI ke-73 di NTT tahun 2018 silam gagal seleksi masuk TNI AD.

Pernah dijanjikan masuk TNI, sosok Joni kembali viral karena gagal pada seleksi masuk TNI AD.

Janji Presiden Jokowi akan memudahkan Joni Ande Kala saat mendaftar TNI ditagih.

Jokowi juga membenarkan jika kondisi kesehatannya susah pulih. Jokowi mengaku siap mendatangi undangan-undangan tersebut.

Kepada awak media OC Kaligis mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi.

Pria bernama asli Agustinus Jilah itu mengatakan, kedatangannya ke rumah Jokowi untuk bersilaturahmi dan membicarakan mengenai adat budaya.

Setelah beberapa gerakan, Jokowi menyudahi keiukutsertaannya.

Menurut Irpan, pihaknya menerima sepenuhnya putusan PN Surakarta yang sebelumnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menyampaikan laporan mengenai keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan.

Keterlibatan TNI hanya mencakup bantuan intelijen teritorial, patroli terpadu, dan dukungan logistik.

Pelibatan TNI tidak mencakup kewenangan penegakan hukum karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

Hasanuddin menilai, pemberantasan begal oleh TNI bisa jadi karena permintaan dari Pemda atau Polri.

Apabila prajurit TNI menemukan pelaku begal di lapangan, mereka akan bertindak bersama tim patroli.

Pelibatan TNI merupakan bagian dari penguatan pengamanan bersama.