Ahmad Dhani akan usut siapa yang melarangnya demo di KPK
Merdeka.com - Musisi Ahmad Dhani berkukuh tidak salah mendengar apa yang disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Krishna Murti, mengenai instruksi presiden (inpres).
Inpres tersebut meminta membatalkan aksi panggung rakyat di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertemakan 'Panggung Aksi Tangkap Ahok'.
"Iya dia ngomong ke saya, inpres. Saya nggak salah dengar," kata Dhani saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (2/6) malam.
Menurut Dhani, Krishna telah menghubunginya terkait rencana aksi tersebut menggunakan kata inpres. Tetapi, lanjut Dhani, Krishna menelepon kembali untuk meralat kata inpres yang dia maksudkan sebetulnya peraturan gubernur (pergub).
"Dia (Krishna) komplain ke saya melalui telepon. Dia bilang itu seharusnya pergub," ujarnya.
Dalam hal ini, Dhani tidak mempersoalkan istilah itu. Namun, Dhani pertanyaan siapa yang memberi instruksi pelarangan aksi panggung rakyat itu.
"Yang akan saya usut adalah itu instruksi siapa? Itu perintah siapa yang saya usut," tegasnya.
Terkait larangan pergub, pihak kepolisian menganjurkan untuk berdemo di depan gedung KPK baru di Jl Jalan Kuningan Persada. Hal ini guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kita demo presiden aja boleh, masak di KPK nggak boleh," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota yang bertugas dipastikan menggunakan pendekatan persuasif.
Baca SelengkapnyaDia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaKorban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejumlah demonstran pun baru menyadari, di tangannya memegang snack bergambar Kaesang Pangarep.
Baca SelengkapnyaPengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaGhufron juga menekankan, pada saat membantu proses mutasi ASN kenalannya tidak ada satupun feedback.
Baca SelengkapnyaKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa
Baca Selengkapnya