Aher soal transportasi online: Kami tak melarang tapi harus ada aturan

Merdeka.com - Pemerintah Jawa Barat melarang transportasi berbasis online beroperasi. Akibatnya, ribuan pengemudi transportasi online mendatangi Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/10) menuntut pemerintah segera memberikan kepastian terkait regulasi pengoperasian transportasi online.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan baru yang akan dibuat Kemenhub.

"Kami tidak melarang transportasi online. Bagaimana pun ini adalah transportasi yang digunakan oleh publik, tidak mungkin tanpa aturan," jelas Aher usai pelantikan Anies-Sandi di Istana.

Aher mengaku sudah melakukan komunikasi intens dengan Kemenhub terkait transportasi di Jawa Barat. Dia menuturkan, setiap pelayanan publik mesti ada peraturannya.

"Pak Menhub sudah menyatakan sendiri bahwa akan ada aturan tinggal mencari informasi, masukan dari berbagai pihak, baik dari online maupun konvensional. Jadi urusannya ini melayani publik, kalau urusan publik harus ada aturan main. Pasti. Yang sudah ada aturan sebelumnya, harus diatur kemudian karena melayani publik banyak pasti harus ada aturan," ungkap dia.

Sebelumnya, kisruh transportasi online yang terjadi di Bandung membuat ribuan ojek dan taksi online turun ke jalan. Mereka mengepung Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, yang merupakan kantor Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.