Agus Rahardjo hadir, rapat Komisi III DPR dan KPK akhirnya dimulai
Merdeka.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dibuka sekitar pukul 19.30 WIB setelah sempat diskorsing sekitar pada pukul 10.00 WIB. Penundaan rapat diputuskan karena Ketua KPK Agus Rahardjo tidak hadir karena tengah menghadiri acara HUT Kopassus di Lembang, Bandung, Jawa Barat.
Sebelum membuka, Wakil Ketua DPR Benny K Harman selaku pimpinan rapat menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Ketua KPK dan empat pimpinan lainnya.
"Atas nama pimpinan kami ucapkan terima kasih atas kesediannya memenuhi undangan komisi III dalam rapat kali ini. Jauh-jauh dari Lembang ya pak?" Kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).
Benny mengucapkan terima kasih kepada jajaran Komisi III yang telah hadir meski rapat ditunda hingga malam hari. Dia menjelaskan, rapat kali ini akan membahas soal fungsi dan wewenang KPK terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi serta isu-isu yang belakangan berkembang.
"Saya juga ucapkan terima kasih kepada para anggota komisi III yang sudah hadir pada rapat malam ini," kata dia.
Di lokasi yang sama, Agus mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajaran Komisi III. Agus mengaku tidak mengetahui adanya tradisi bahwa RDP harus dihadiri oleh Ketua lembaga terkait.
"Pertama pasti saya mohon maaf yang sebesarnya ketidakhadiran di pagi tadi karena menurut saya pribadi sebetulnya saya tidak tahu konvensi ketua harus hadir. Kolektif kolegial di KPK sama dengan pimpinan lain. Kalau tiga ketua sudah bisa memutuskan," terangnya.
Sebelumnya, Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda hingga pukul 19.30 WIB. Penundaan ini dikarenakan Ketua KPK Agus Rahardjo belum hadir. Dalam rapat ini, hadir 4 pimpinan KPK, yakni Laode M Syarif, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata dan Saut Situmorang.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, Agus tengah menghadiri acara HUT Kopassus di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Basaria menyebut ketidakhadiran Agus tidak akan berpengaruh terhadap keterangan dan penjelasan yang akan disampaikan KPK. Apalagi, keputusan yang diambil KPK bersifat kolektif kolegial.
"Ketua Agus Rahardjo tidak hadir karena yang bersangkutan menghadiri ulang tahun Kopassus di Bandung, Situ Lembang, tidak mengurangi keputusan yang kami buat, saat undangan komisi III," kata Basaria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).
Wakil Ketua Komisi III sekaligus pimpinan rapat Benny K Harman menuturkan pihaknya memiliki tradisi untuk tidak melayani RDP jika pimpinan lembaga terkait tidak hadir. Untuk itu, Benny mengusulkan rapat ditunda.
"Perlu kami beritahukan, tradisi kita tidak melayani RDP yang tidak dihadiri pimpinananya oleh sebab itu menjaga tradiai menjaga budaya, rapat kita tunda menunggu pak Ketua," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan
PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya